POLEWALI MANDAR | Tintamerah.my.id — Antrean panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat kamis (10/9/2026), ketika masyarakat kesulitan memperoleh BBM bersubsidi. Kondisi itu mendorong aktivis masyarakat Rudiandi C, BJ, CEJ, C.In mendesak Pertamina Patra Niaga mengevaluasi distribusi BBM hingga tingkat SPBU.
Di SPBU 74.913.49 Wonomulyo, warga disebut mengantre sejak subuh. Panjang antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer. Sejumlah warga mengaku harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyebab kelangkaan. Aktivis meminta pemerintah dan Pertamina tidak hanya memastikan kecukupan pasokan, tetapi juga memeriksa proses distribusi dari titik penyaluran hingga konsumen.
Rudiandi meminta evaluasi mencakup alokasi, volume dan jadwal pasokan, mekanisme penyaluran, penerapan QR Code atau barcode, kesesuaian kendaraan dan nomor polisi, serta pola pembelian berulang.
Ia juga meminta data penyaluran dan transaksi diperiksa untuk memastikan BBM bersubsidi diterima konsumen sesuai ketentuan.
«“Evaluasi harus menyeluruh. Jangan hanya melihat panjangnya antrean, tetapi perlu ditelusuri bagaimana BBM disalurkan, siapa yang membeli, berapa kali transaksi dilakukan, dan apakah distribusinya benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.»
Menurut Rudiandi, pola pengisian berulang perlu menjadi bagian dari evaluasi. Namun, frekuensi pengisian tidak otomatis menunjukkan pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada data transaksi dan ketentuan yang berlaku.
HMI Cabang Polewali Mandar sebelumnya juga mendesak pemerintah memperkuat pengawasan distribusi BBM, termasuk penerapan QR Code, kesesuaian kendaraan dan nomor polisi, serta pengawasan terhadap pengisian berulang.
DPRD Polewali Mandar sebelumnya turut mendorong evaluasi sistem distribusi dan alokasi BBM agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pertamina Patra Niaga perlu menjelaskan volume pasokan setiap SPBU, pola distribusi, mekanisme pengawasan transaksi, serta tindak lanjut apabila ditemukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan.
Pertanyaan mengenai ke mana BBM bersubsidi mengalir perlu dijawab melalui data dan pemeriksaan, bukan asumsi. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah kelangkaan berkaitan dengan keterbatasan pasokan, peningkatan permintaan, gangguan distribusi, atau faktor lainnya.
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar juga telah melakukan koordinasi lintas sektor bersama instansi terkait, aparat keamanan, dan pengelola SPBU untuk mencari solusi.
Di tengah antrean yang terus terjadi, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan BBM dan jaminan bahwa penyalurannya berlangsung transparan serta tepat sasaran.Red
