Pasaman,TintaMerah.my.id – Keluhan masyarakat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat. Kali ini, sejumlah warga Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, mempertanyakan pola penyaluran Pertalite di SPBU Pertamina Nomor 15.263.108 yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kebutuhan masyarakat setempat.
Menurut keterangan sejumlah warga, stok Pertalite di SPBU tersebut disebut kerap habis sekitar pukul 11.00 WIB. Kondisi itu dinilai tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat Duo Koto, khususnya warga yang tinggal di daerah pedalaman dan harus menempuh perjalanan cukup jauh hanya untuk memperoleh BBM.
Dalam keterangannya kepada media, warga menduga cepat habisnya stok Pertalite dipengaruhi oleh banyaknya pengisian menggunakan jeriken. Menurut dugaan mereka, sebagian BBM tersebut kemudian dibawa ke luar wilayah Kecamatan Duo Koto untuk diperjualbelikan kembali.
"Dugaan itu yang membuat kami mempertanyakan sistem pengawasan di SPBU. Jangan sampai masyarakat lokal yang benar-benar membutuhkan justru tidak kebagian, sementara BBM diduga dibawa keluar daerah," ujar salah seorang warga.
Warga menegaskan bahwa penyampaian keluhan tersebut bukan untuk menyimpulkan telah terjadi pelanggaran, melainkan sebagai bentuk harapan agar pihak-pihak yang berwenang melakukan evaluasi dan pengawasan apabila memang ditemukan indikasi distribusi yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Masyarakat menilai Pertalite sebagai BBM bersubsidi semestinya diprioritaskan bagi kebutuhan masyarakat yang berhak, terutama petani, nelayan, pelaku usaha mikro, serta warga pedalaman yang memiliki akses terbatas terhadap fasilitas pengisian bahan bakar.
"Kalau masyarakat pedalaman datang siang hari, sering kali Pertalite sudah habis. Akhirnya mereka harus pulang tanpa mendapatkan BBM atau mencari ke tempat lain yang jaraknya lebih jauh," kata warga lainnya.
Bagi warga, persoalan ini tidak hanya menyangkut ketersediaan BBM, tetapi juga menyentuh aspek keadilan dalam pendistribusian subsidi pemerintah. Mereka berharap setiap liter BBM bersubsidi benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima manfaatnya, bukan menjadi komoditas yang diduga diperjualbelikan kembali oleh oknum tertentu.
Karena itu, masyarakat meminta pengelola SPBU memperketat pengawasan terhadap pengisian menggunakan jeriken sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, mereka juga berharap Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan berkala agar distribusi BBM bersubsidi berlangsung transparan, tertib, dan tepat sasaran.
Warga menilai pengawasan yang baik akan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang berada di wilayah terpencil dan sangat bergantung pada keberadaan SPBU tersebut sebagai sumber utama kebutuhan bahan bakar.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pengelola SPBU Pertamina 15.263.108 mengenai keluhan masyarakat tersebut. Demikian pula tanggapan dari pihak Pertamina Patra Niaga maupun instansi terkait belum diperoleh.
Di tengah besarnya anggaran negara yang dialokasikan untuk subsidi energi, masyarakat berharap penyaluran BBM bersubsidi benar-benar menjangkau warga yang berhak. Pengawasan yang konsisten, transparansi dalam distribusi, serta penegakan aturan yang adil dinilai menjadi kunci agar subsidi pemerintah tidak menyimpang dari tujuan utamanya, yakni membantu masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.
