SOPPENG|Tintamerah.my.id – Kelangkaan LPG subsidi 3 kilogram yang terus berulang di Kabupaten Soppeng kembali menjadi perhatian publik. Di tengah penjelasan bahwa distribusi pasokan tetap berjalan, masyarakat di berbagai wilayah mengaku masih kesulitan memperoleh LPG bersubsidi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi hingga ke tingkat pangkalan.
Kabid Humas DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Rudiandi, meminta pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, dan aparat terkait melakukan audit menyeluruh terhadap rantai distribusi LPG subsidi. Menurutnya, pemeriksaan berbasis data diperlukan untuk memastikan seluruh tabung yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Rudiandi mengatakan, di tengah keluhan masyarakat beredar berbagai informasi mengenai dugaan adanya ketidaksesuaian antara jumlah tabung yang dialokasikan dengan yang dijual kepada masyarakat. Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih berupa dugaan yang harus diuji melalui pemeriksaan resmi.
«"Kalau memang ada informasi atau dugaan bahwa sebagian kuota tidak langsung disalurkan kepada masyarakat sesuai ketentuan, itu harus dibuktikan melalui audit. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan, tetapi jangan pula ada pihak yang dihakimi tanpa bukti," ujarnya.»
Menurut Rudiandi, audit perlu mencakup pencocokan data alokasi dari agen, jumlah tabung yang diterima pangkalan, stok yang tersisa, serta data penjualan kepada konsumen. Dengan cara itu, apabila terdapat ketidaksesuaian, penyebabnya dapat diketahui secara objektif.
Ia menegaskan bahwa APKLI-P Sulawesi Selatan tidak menuduh agen maupun pangkalan tertentu melakukan pelanggaran. Organisasi tersebut justru mendorong proses pengawasan yang transparan agar seluruh dugaan dapat dijawab berdasarkan fakta dan dokumen, bukan asumsi.
Keluhan masyarakat mengenai sulitnya memperoleh LPG 3 kilogram juga perlu dilihat bersama dengan penjelasan pemerintah yang menyebut meningkatnya konsumsi, termasuk untuk kebutuhan pertanian pada musim kemarau. Karena itu, audit distribusi dinilai penting untuk mengetahui apakah persoalan murni akibat meningkatnya permintaan, kendala distribusi, atau faktor lain.
Hingga berita ini disusun, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang menyatakan adanya penyimpangan oleh agen maupun pangkalan LPG subsidi di Kabupaten Soppeng. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian distribusi masih memerlukan pembuktian oleh instansi yang berwenang.@Red
