BONE — Sebuah kegiatan yang dikemas dalam suasana sederhana mampu menghadirkan ruang komunikasi yang luas bagi para pemangku kepentingan di Kabupaten Bone. Melalui agenda nonton bareng yang diprakarsai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bone, unsur pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi kepemudaan berkumpul dalam satu forum yang sarat dengan pesan kebersamaan dan kolaborasi.
Di antara para tamu yang hadir tampak Ketua DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) Provinsi Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, yang juga merupakan anggota Kadin Kabupaten Bone. Kehadirannya melengkapi partisipasi berbagai elemen strategis daerah dalam kegiatan tersebut.
Turut hadir Wakil Bupati Bone, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan organisasi kepemudaan (OKP), pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas), tokoh masyarakat, serta unsur dunia usaha dari berbagai sektor.
Lebih dari sekadar menyaksikan tayangan bersama, kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi yang mempertemukan berbagai unsur yang selama ini memiliki peran berbeda dalam pembangunan daerah. Dalam suasana yang lebih cair, komunikasi antarlembaga berlangsung tanpa sekat formal sehingga membuka peluang lahirnya sinergi yang lebih kuat.
Iwan Hammer menilai komunikasi lintas sektor memiliki nilai strategis dalam memperkuat pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh program pemerintah, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen masyarakat membangun kolaborasi yang berkelanjutan.
Sebagai organisasi yang menaungi pelaku ekonomi kerakyatan, APKLI-P memandang kemitraan dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima yang menjadi bagian penting dari roda perekonomian lokal.
Keikutsertaan unsur Forkopimda, OPD, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, hingga Kadin menunjukkan bahwa pembangunan daerah memerlukan pendekatan kolaboratif. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari penyusunan kebijakan, penciptaan iklim investasi, pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Forum informal seperti nonton bareng juga dinilai memiliki nilai strategis karena mampu mempererat hubungan personal antarpemangku kepentingan. Dalam banyak kesempatan, komunikasi yang terbangun melalui suasana nonformal justru menjadi awal lahirnya kerja sama yang lebih efektif dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sebagai anggota Kadin Bone, Iwan Hammer menyampaikan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat sekaligus mendorong tumbuhnya sektor usaha rakyat. Menurutnya, penguatan UMKM dan pedagang kaki lima merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah.
Kegiatan yang diprakarsai Ketua Umum Kadin Bone tersebut juga mencerminkan upaya membangun kebersamaan di tengah beragam latar belakang organisasi dan institusi. Dengan duduk bersama dalam satu forum, seluruh peserta diharapkan dapat memperkuat komunikasi, memperluas jejaring, serta membangun komitmen bersama dalam mendukung kemajuan Kabupaten Bone.
Di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan organisasi kepemudaan dinilai menjadi salah satu modal sosial yang penting. Kebersamaan semacam ini diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi berlanjut dalam bentuk kerja sama nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM, pedagang kaki lima, dan sektor ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.Jika kegiatan tersebut merupakan nonton bareng pertandingan Tim Nasional Indonesia, naskah ini dapat diperkaya dengan suasana acara, hasil pertandingan, lokasi, waktu pelaksanaan, serta kutipan langsung dari Iwan Hammer, Wakil Bupati Bone, atau Ketua Umum Kadin Bone agar memiliki kedalaman liputan setara laporan utama media nasional.
