JAKARTA,TintaMerah,my.id -- 14 Juli 2026 — Besarnya anggaran dan luasnya cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menempatkan kedua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu agenda yang dinilai membutuhkan pengawalan secara berkelanjutan. Selain keberhasilan pelaksanaan, aspek transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan penyimpangan menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat sipil yang menyatakan dukungan terhadap program tersebut.
Salah satu dorongan itu datang dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P). Dalam pertemuan di PG Center, Jakarta, Selasa (14/7/2026), Ketua DPW APKLI-P Provinsi Maluku Sutan Marsida mengusulkan pembentukan Satgas Independen Sukseskan MBG dan KDKMP sebagai bagian dari agenda nasional organisasi.
Menurut Sutan, pengawasan terhadap program strategis nasional tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal pemerintah. Keterlibatan organisasi masyarakat dinilai dapat memperkuat fungsi kontrol sosial, sehingga pelaksanaan program benar-benar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia berpandangan bahwa pengawalan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penyusunan kebijakan, implementasi di lapangan, distribusi manfaat kepada masyarakat, hingga evaluasi pelaksanaan program. Dengan demikian, potensi penyimpangan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat diminimalkan.
"APKLI-P mendukung penuh keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Karena itu, kami memandang perlu menghadirkan Satgas Independen sebagai bentuk partisipasi organisasi dalam mengawal implementasi kedua program tersebut," ujar Sutan Marsida.
Menurutnya, keberhasilan MBG dan KDKMP memiliki dampak langsung terhadap kehidupan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Apabila dijalankan secara efektif, kedua program tersebut berpotensi memperluas keterlibatan UMKM dalam rantai pasok, membuka peluang usaha baru, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Sutan yang juga merupakan fungsionaris Partai Golkar Provinsi Maluku menambahkan, dukungan APKLI-P terhadap agenda pembangunan nasional akan terus diperkuat melalui konsolidasi organisasi hingga ke daerah-daerah.
Ia juga memastikan bahwa DPW APKLI-P Provinsi Maluku bersama 11 DPD kabupaten dan kota se-Maluku akan berpartisipasi dalam Musyawarah Nasional (Munas) VI APKLI-P yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 27–29 Agustus 2026. Forum tersebut, menurutnya, akan menjadi momentum untuk merumuskan rekomendasi strategis terkait pemberdayaan pedagang kaki lima, UMKM, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Umum APKLI-P, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menyatakan persetujuannya dan secara langsung menginstruksikan Ketua DPW APKLI-P Provinsi Maluku agar segera mendeklarasikan Satgas Independen Sukseskan MBG dan KDKMP Provinsi Maluku di Ambon.
Menurut Ali Mahsun, pembentukan satgas merupakan bentuk kontribusi organisasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional melalui fungsi pengawalan sosial yang konstruktif. Ia menegaskan bahwa tujuan utama satgas bukan mengambil alih kewenangan pemerintah ataupun aparat penegak hukum, melainkan memperkuat partisipasi publik dalam memastikan pelaksanaan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ali Mahsun juga menyampaikan bahwa penguatan pelaksanaan MBG dan KDKMP akan menjadi salah satu rekomendasi utama Munas VI APKLI-P kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun demikian, menurutnya, pembentukan Satgas Independen di Maluku tidak perlu menunggu keputusan musyawarah nasional dan dapat segera direalisasikan sebagai langkah awal konsolidasi organisasi.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, keberhasilan program strategis nasional memang tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, transparansi pelaksanaan, koordinasi antarlembaga, serta partisipasi masyarakat. Di sisi lain, mekanisme pengawasan resmi terhadap penggunaan anggaran negara tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk aparat pengawasan intern pemerintah, lembaga pemeriksa negara, dan aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran.
Karena itu, gagasan pembentukan Satgas Independen sebagaimana disampaikan APKLI-P merupakan bentuk inisiatif organisasi masyarakat sipil yang diharapkan dapat memperkuat fungsi kontrol sosial tanpa mengurangi kewenangan lembaga negara yang telah diatur dalam sistem hukum nasional.
Melalui langkah tersebut, APKLI-P berharap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat berlangsung secara efektif, tepat sasaran, bebas dari praktik penyimpangan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pelaku UMKM sebagai salah satu pilar utama ekonomi kerakyatan Indonesia.Tim
