MAKASSAR,TintaMerah.my.id | 15 Juli 2026 — Di tengah berbagai indikator makroekonomi yang menjadi acuan pemerintah dalam menilai kinerja pembangunan, muncul pandangan berbeda dari lapangan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ICC-RI Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menilai denyut ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang pasar tradisional, serta pekerja sektor informal, belum sepenuhnya mencerminkan optimisme yang tergambar dalam sejumlah indikator ekonomi.
Pandangan tersebut, menurut Iwan Hammer, lahir dari berbagai aspirasi yang diterima organisasinya dari pelaku usaha dan masyarakat di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi organisasi dan bukan hasil survei ilmiah ataupun kesimpulan berdasarkan data statistik resmi pemerintah.
Gambaran yang disampaikan Iwan Hammer menemukan resonansi pada sebagian pelaku usaha. Rosmini, salah seorang pelaku UMKM di Pasar Rakyat Palakka, Kabupaten Bone, mengaku aktivitas perdagangan yang ia rasakan dalam beberapa waktu terakhir belum seramai sebelumnya.
"Menurut yang saya rasakan, kondisi sekarang cukup sulit. Pembeli berkurang sehingga penjualan ikut menurun. Kami berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan ekonomi agar dampaknya benar-benar bisa dirasakan masyarakat kecil dan pelaku UMKM," ujar Rosmini.
Pernyataan Rosmini merupakan pengalaman pribadi sebagai pelaku usaha dan tidak mewakili kondisi seluruh pelaku UMKM di Sulawesi Selatan. Namun, menurut Iwan Hammer, keluhan dengan pola serupa juga disampaikan oleh sejumlah pedagang dan pelaku usaha yang berkomunikasi dengan DPW ICC-RI Sulawesi Selatan.
"Keluhan yang kami dengar hampir memiliki pola yang sama. Pedagang mengatakan pembeli mulai berkurang, pelaku UMKM mengaku semakin sulit memutar modal, sementara masyarakat lebih berhati-hati membelanjakan uangnya. Menurut pandangan kami, kondisi ini patut menjadi perhatian karena menyangkut langsung keberlangsungan ekonomi keluarga," kata Iwan Hammer.
Menurutnya, persoalan yang paling sering disampaikan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan kenaikan biaya hidup, tetapi juga melambatnya aktivitas transaksi ekonomi sehari-hari. Sejumlah pelaku usaha mengaku menghadapi penurunan penjualan dibanding beberapa tahun sebelumnya sehingga kemampuan mereka mempertahankan maupun mengembangkan usaha ikut terpengaruh.
Iwan Hammer menegaskan bahwa ICC-RI Sulawesi Selatan tidak bermaksud mempertentangkan pengalaman masyarakat dengan indikator resmi pemerintah. Sebaliknya, ia berpandangan bahwa pengalaman masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bersama agar kebijakan ekonomi tidak hanya menunjukkan capaian secara statistik, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat.
"Data statistik memiliki metodologi yang jelas dan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan. Namun menurut pandangan kami, pengalaman masyarakat di lapangan juga perlu didengar karena mereka yang merasakan langsung dampak kebijakan ekonomi," ujarnya.
Menurut Iwan Hammer, ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup dilihat dari pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun realisasi anggaran. Dari sudut pandang masyarakat kecil, keberhasilan lebih terasa ketika pasar kembali ramai, produk UMKM lebih mudah terjual, pendapatan keluarga meningkat, dan pelaku usaha memiliki keyakinan untuk menambah modal maupun mengembangkan usahanya.
Ia menilai UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Karena itu, apabila aktivitas sektor tersebut mengalami perlambatan dalam waktu yang panjang, menurut pandangannya kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sektor ekonomi lainnya melalui berkurangnya transaksi, melambatnya perputaran modal, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
Atas dasar itu, DPW ICC-RI Sulawesi Selatan meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mengevaluasi efektivitas berbagai program pemulihan ekonomi. Menurut penilaian Iwan Hammer, evaluasi tidak hanya perlu berorientasi pada tingkat serapan anggaran atau capaian administratif, tetapi juga melihat dampak riil terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan keberlangsungan usaha kecil.
Ia juga mendorong pemerintah memperkuat dialog dengan pelaku UMKM, koperasi, akademisi, organisasi masyarakat, serta pelaku ekonomi lokal agar kebijakan yang disusun lebih responsif terhadap dinamika di lapangan.
Di sisi lain, kondisi perekonomian suatu daerah secara resmi dinilai melalui berbagai indikator yang diterbitkan instansi berwenang, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan. Indikator-indikator tersebut memberikan gambaran agregat mengenai perkembangan ekonomi secara menyeluruh.
Dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi yang positif tidak selalu berarti seluruh sektor usaha mengalami kondisi yang sama. Sebagian kelompok masyarakat atau sektor tertentu dapat masih menghadapi tekanan akibat berbagai faktor, seperti perubahan daya beli, struktur pasar, maupun biaya produksi. Karena itu, pengalaman yang disampaikan pelaku usaha di lapangan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah untuk melengkapi pembacaan terhadap data resmi.
@Red
