Soppeng-TintaMerah.my.id – Ratusan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Soppeng turun ke jalan, Rabu (24/6/2026). Mereka memadati Bundaran 72 Watansoppeng dalam aksi damai yang penuh semangat, menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja pemerintahan dan berbagai kebijakan yang dinilai belum berpihak pada rakyat.
Aksi yang dimulai pukul 14.00 WITA ini berlangsung tertib namun tegas. Pantauan di lokasi, sekitar 100 orang massa aksi membawa berbagai spanduk berisi seruan perubahan, penegakan konstitusi, hingga perhatian serius terhadap nasib guru. Aksi ini dikawal ketat oleh aparat keamanan yang memastikan situasi tetap kondusif.
Tindak Lanjut Instruksi Nasional
Ketua Umum PC PMII Soppeng, Jusmatang, menjelaskan bahwa aksi ini bukan gerakan spontan, melainkan bentuk kepatuhan terhadap instruksi resmi Pengurus Besar (PB) PMII Nomor: 1075.PB-XXI.02.182.A-1.06.2026 yang ditujukan bagi seluruh kader di Indonesia.
"Kami hadir di sini secara damai, namun dengan pesan yang keras. Ini adalah bentuk penyampaian keluh kesah masyarakat dan bangsa terhadap kondisi yang terjadi saat ini," ujar Jusmatang di tengah orasinya, Rabu sore.
Menurutnya, kondisi bangsa saat ini membutuhkan perhatian serius, mulai dari penegakan hukum, ekonomi, hingga kesejahteraan sosial yang masih jauh dari harapan.
Lima Tuntutan Keras ke Pemerintah
Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, PMII Soppeng menyuarakan 5 poin tuntutan utama yang menjadi sorotan strategis:
1. Tegakkan Amanat Konstitusi
Mendesak pemerintah untuk menegakkan seluruh pasal dalam UUD 1945 secara berdaulat, murni, dan konsekuen tanpa kompromi.
2. Kembalikan Kepercayaan Publik
Menuntut perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna memulihkan kepercayaan masyarakat yang mulai tergerus.
3. Perkuat Ekonomi Nasional
Mendorong kebijakan yang nyata untuk memperkuat kemandirian ekonomi bangsa agar tidak terus-menerus bergantung pada pihak asing.
4. Evaluasi dan Efisiensi Kabinet
Menuntut dilakukannya reshuffle dan penataan ulang struktur pemerintahan agar benar-benar diisi oleh orang-orang yang kompeten, profesional, dan memiliki otoritas jelas.
5. Reformasi Sistem Pendidikan
Secara spesifik, PMII menuntut dilakukan reset terhadap Badan Gaji Nasional (BGN) dan pembubaran Komite Desain Manajemen Pendidikan (KDMP), serta mendesak pemerintah untuk benar-benar mensejahterakan guru di seluruh pelosok negeri.
Menanti Jawaban Pemerintah
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi maupun konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng terkait lima tuntutan kritis yang disampaikan tersebut.
Redaksi NEWSPOST mencatat bahwa seluruh isi pernyataan dalam berita ini merupakan bagian dari orasi dan sikap resmi PMII Soppeng, bukan merupakan kesimpulan redaksi.
@Red
