SOPPENG – Di balik gemilang narasi pembangunan dan indahnya angka pertumbuhan ekonomi yang sering disuarakan, terdapat realitas pahit yang tengah dialami masyarakat pedesaan. Harga kopra basah yang terus merosot membuat ribuan petani kembali terhimpit dalam kesulitan. Pendapatan kian menyusut, sementara di saat yang sama, biaya hidup dan biaya produksi justru terus merangkak naik tanpa kendali.
Bagi keluarga petani, anjloknya harga kopra bukan sekadar fluktuasi angka di pasar komoditas. Ini adalah soal hidup-mati ekonomi rumah tangga. Dampaknya langsung terasa pada kemampuan menyekolahkan anak, berobat, hingga menyambung kebutuhan dapur sehari-hari. Ketika harga jatuh, seluruh ruang gerak ekonomi desa pun ikut menyempit dan mencekik.
Kondisi yang memprihatinkan ini memunculkan pertanyaan besar yang terus bergema: Siapa sesungguhnya yang akan hadir melindungi petani, ketika nilai hasil keringat mereka terus-menerus dirongrong pasar?
Posisi Lemah di Mata Rantai Ekonomi
Merespons jeritan keprihatinan tersebut, Divisi Hukum dan Investigasi LSM GARDA 08 Sulawesi Selatan angkat bicara. Organisasi ini menilai bahwa persoalan ini tidak bisa lagi didefinisikan sebagai "dinamika pasar biasa" yang dibiarkan berjalan begitu saja.
Petani selama ini berada di posisi paling rentan. Mereka menanggung risiko terbesar—mulai dari cuaca, biaya produksi, hingga tenaga kerja—namun justru memiliki kekuatan paling kecil dalam menentukan nasib sendiri,” ujar Koordinator Divisi Hukum dan Investigasi LSM GARDA 08 Sulsel, Juansyah, S.H.
Ironisnya, pola yang terjadi selalu berulang: ketika harga membaik, keuntungan sering kali tidak dinikmati sepenuhnya oleh petani. Namun ketika harga jatuh, merekalah yang menjadi korban pertama dan paling berat menanggung derita.
“Ketika harga naik, manfaatnya tidak sebanding dengan risiko yang ditanggung. Tapi ketika harga turun, pukulannya langsung terasa di tulang sumsum. Kondisi ketidakadilan ekonomi seperti ini tidak boleh terus dibiarkan,” tegas Juansyah.
Efek Domino yang Mengancam Ekonomi Desa
Juansyah mengingatkan bahwa melemahnya sektor perkebunan rakyat bukan persoalan individu semata. Ini adalah ancaman bagi stabilitas ekonomi daerah secara keseluruhan.
Ketika pendapatan petani anjlok, daya beli masyarakat desa hancur. Perputaran uang melambat, dan dampaknya akan melumpuhkan usaha mikro, pedagang kecil, hingga berbagai layanan di tingkat lokal yang bergantung pada kemampuan ekonomi warga.
Jangan sampai kita terbuai oleh angka statistik pertumbuhan, sementara di lapangan para penggerak ekonomi justru terhimpit beban yang semakin berat. Pembangunan yang berhasil adalah yang mampu menjaga kesejahteraan mereka yang berada di garis depan,” tambahnya.
Negara Harus Hadir, Bukan Hanya Menonton
LSM GARDA 08 mendorong pemerintah dan pihak terkait untuk segera mengambil langkah strategis dan nyata. Mulai dari evaluasi mendalam terhadap rantai distribusi dan tata niaga yang seringkali tidak sehat, hingga upaya memperkuat kelembagaan petani agar posisi tawarnya tidak terus-menerus lemah.
Solusi yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan sesaat, melainkan kebijakan jangka panjang yang menjamin kepastian harga dan keadilan ekonomi.
Anjloknya harga kopra hari ini menjadi cermin betapa rapuhnya ketahanan ekonomi desa jika tidak dilindungi sistem yang kuat.
Pertanyaan akhirnya sederhana: apakah kebijakan pembangunan benar-benar hadir berpihak pada rakyat? Jika petani terus dibiarkan menanggung beban sendirian, maka itu adalah bukti bahwa perlindungan negara belum sepenuhnya hadir,” pungkas Juansyah.
@Red
