Iklan

Diduga Kades Roraya Batalkan SKT Tanah Leluhur dengan Dalih Masuk HGU Ifishdeco: Musyawarah Adat di Mana?

Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T03:22:10Z
KONAWE SELATAN - Tintamerah.my.id —  Pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang berkaitan dengan tanah leluhur di Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (20/11/2026) menyisakan persoalan serius. Kepala Desa Roraya, Suviana Suganda, disebut membatalkan dokumen tersebut dengan alasan objek tanah masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ifishdeco. Namun, dasar peta HGU, prosedur pembatalan, hingga keterlibatan masyarakat adat dan ahli waris belum terungkap secara terbuka.
 
Persoalannya bukan semata-mata apakah tanah tersebut berada di dalam atau di luar peta HGU perusahaan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: atas dasar kewenangan apa SKT dibatalkan, dokumen apa yang menjadi landasan keputusan, dan apakah pihak-pihak yang berkepentingan telah diberi kesempatan untuk menyampaikan keberatan?
 
Sebab, klaim bahwa suatu bidang tanah masuk dalam peta HGU tidak serta-merta menghapus riwayat penguasaan tanah turun-temurun. Sebaliknya, riwayat penguasaan adat juga harus diuji melalui bukti, dokumen, dan mekanisme hukum yang berlaku.
 
 Dalih HGU Tidak Boleh Menghentikan Pemeriksaan Dokumen
 
Salah seorang pewaris tanah leluhur mempertanyakan alasan pembatalan SKT tersebut:
 
"Keterangan bahwa tanah masuk dalam kawasan HGU belum menjawab persoalan kami. Posisi di atas peta tidak otomatis meniadakan riwayat penguasaan turun-temurun, proses penerbitan dokumen, maupun prosedur yang harus dijalankan sebelum mencabut hak masyarakat."
 
Pernyataan tersebut menempatkan pemerintah desa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan pada posisi penting untuk membuka dokumen yang menjadi dasar keputusan. Apakah tersedia peta bidang HGU yang memperlihatkan secara jelas letak dan batas objek tanah? Apakah terdapat hasil pengukuran, berita acara pemeriksaan, serta dokumen yang membuktikan bahwa bidang tanah yang tercantum dalam SKT benar-benar berada dalam areal HGU PT Ifishdeco? Tanpa keterbukaan dokumen tersebut, alasan pembatalan berpotensi menimbulkan polemik baru.
 
 Siapa yang Dilibatkan Sebelum SKT Dibatalkan?
 
Pertanyaan berikutnya menyangkut prosedur pengambilan keputusan. Apakah Suviana Suganda terlebih dahulu memanggil pihak yang namanya tercantum dalam SKT? Apakah ahli waris, tokoh adat, dan pihak yang memiliki hubungan historis dengan tanah tersebut diberi kesempatan menyampaikan bukti dan keberatan?
 
Jika musyawarah pernah dilakukan, publik berhak mengetahui kapan kegiatan itu berlangsung, siapa saja yang hadir, serta apakah terdapat berita acara yang ditandatangani para pihak.
 
Apabila pembatalan dilakukan tanpa pemeriksaan menyeluruh dan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak berkepentingan untuk menjelaskan dasar penguasaannya, keputusan tersebut layak diuji dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi hukumnya. Kepala desa tidak dapat menjadikan alasan administratif sebagai pengganti proses pembuktian. Status HGU, riwayat tanah, dan keabsahan dokumen harus diperiksa melalui kewenangan lembaga yang berkompeten.
 
 Regulasi Harus Diperiksa, Bukan Sekadar Dijadikan Alasan
 
Persoalan ini juga bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya Pasal 64 yang mengatur perubahan dan pencabutan keputusan administrasi pemerintahan. Namun penerapannya harus terlebih dahulu melihat bentuk SKT yang diterbitkan, kedudukan hukum dokumen tersebut, serta apakah pembatalannya termasuk dalam lingkup ketentuan tersebut.
 
Selain itu, pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah ulayat perlu diperiksa berdasarkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024. Artinya, persoalan tanah leluhur tidak cukup diselesaikan hanya dengan menunjukkan keberadaan HGU. Riwayat penguasaan, status tanah sebelum HGU diterbitkan, proses pemberian hak, serta kemungkinan adanya hak pihak lain harus diperiksa secara objektif.
 
 BPN dan PT Ifishdeco Harus Membuka Dasar HGU
 
Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan perlu memberikan penjelasan mengenai riwayat penerbitan HGU PT Ifishdeco — kapan diterbitkan, apakah pernah diperpanjang, peta bidang, luas, batas, masa berlaku, dan status hukum areal yang dipersoalkan. Pemeriksaan juga perlu menjawab apakah sebelum HGU diterbitkan terdapat penguasaan masyarakat, klaim tanah adat, atau dokumen pertanahan lain yang berkaitan dengan objek tersebut.
 
PT Ifishdeco juga perlu memberikan penjelasan mengenai dasar penguasaan perusahaan atas lahan yang diklaim masuk dalam HGU, termasuk bagaimana perusahaan memastikan batas areal konsesinya tidak menimbulkan tumpang tindih dengan hak pihak lain.
 
Di sisi lain, pemerintah desa perlu menjelaskan dasar kewenangan, prosedur, dan dokumen yang digunakan Kepala Desa Roraya dalam membatalkan SKT.
 
Kepastian Hukum Tidak Boleh Mengorbankan Hak Pihak Lain
 
Sengketa tanah di Roraya memperlihatkan persoalan yang lebih besar daripada sekadar pembatalan selembar surat. Di dalamnya terdapat tiga pilar yang saling berkaitan: kewenangan pemerintahan desa, kepastian batas dan legalitas HGU, serta perlindungan terhadap hak masyarakat adat.
 
Jika tanah tersebut memang masuk dalam HGU yang sah, dasar hukumnya harus dapat diperlihatkan. Namun, jika terdapat klaim penguasaan masyarakat sebelum pemberian HGU, riwayat tersebut juga tidak boleh diabaikan tanpa pemeriksaan.
 
Karena itu, penyelesaian tidak boleh bertumpu pada klaim sepihak — baik dari pemerintah desa, perusahaan, maupun pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Seluruh pihak harus diuji melalui dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku.
 
Pertanyaan akhirnya tetap sama: apakah pembatalan SKT di Desa Roraya merupakan keputusan yang lahir dari pemeriksaan hukum dan prosedur yang transparan, atau justru keputusan administratif yang mendahului penyelesaian persoalan hak atas tanah?
 
Publik menunggu jawaban Kepala Desa Roraya, Kantor Pertanahan Konawe Selatan, PT Ifishdeco, serta perwakilan masyarakat adat dan ahli waris. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.(Tim) 
Komentar

Tampilkan

  • Diduga Kades Roraya Batalkan SKT Tanah Leluhur dengan Dalih Masuk HGU Ifishdeco: Musyawarah Adat di Mana?
  • 0

Terkini

Iklan