Iklan

Aktivis Soroti Legalitas PT Multazam assalam Marissa, Tuntut Kejelasan Izin PPIU/PIHK dan Biaya Tambahan

Selasa, 20 Oktober 2026, Oktober 20, 2026 WIB Last Updated 2026-10-20T09:17:01Z
MAMUJU-Tengah - Tintamerah. My.Id – Aktivis sosial Iwan Hammer mempertanyakan legalitas operasional PT Multazam Marissa dalam menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah dan haji khusus. Ia mendesak Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sulawesi Barat untuk segera memverifikasi status kepemilikan izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) perusahaan tersebut guna menjamin perlindungan hukum bagi jamaah.

Sorotan ini muncul seiring dengan keluhan sejumlah jamaah asal Karossa, Sulawesi Barat, terkait adanya biaya tambahan transportasi bus sebesar Rp280.000 per orang yang tidak tercantum secara jelas dalam kesepakatan awal paket umrah senilai Rp32 juta.

"Kepemilikan izin PPIU tidak serta-merta berarti perusahaan tersebut memiliki izin PIHK. Kami meminta Kemenag membuka data resmi mengenai nomor izin, nama badan usaha terdaftar, dan masa berlaku perizinannya," tegas Iwan Hammer, saat dikonfirmasi 20/10/2026.

Selain aspek legalitas, Iwan juga menyoroti prinsip transparansi dalam penetapan harga. Menurutnya, setiap komponen biaya—termasuk transportasi darat—harus dijelaskan secara rinci sebelum akad perjanjian ditandatangani. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan jamaah yang mayoritas berasal dari kalangan menengah.

Hingga berita ini diterbitkan, status kepemilikan izin resmi PT Multazam assalam Marissa belum dapat dikonfirmasi melalui dokumen publik yang tersedia. Verifikasi silang dengan database resmi Kementerian Agama menjadi langkah krusial untuk memastikan apakah perusahaan tersebut beroperasi sesuai koridor hukum. 

Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat diharapkan dapat melakukan pengawasan ketat terhadap biro perjalanan ibadah di wilayahnya, termasuk memastikan bahwa seluruh biaya yang dibebankan kepada jamaah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Tim/Red
Komentar

Tampilkan

  • Aktivis Soroti Legalitas PT Multazam assalam Marissa, Tuntut Kejelasan Izin PPIU/PIHK dan Biaya Tambahan
  • 0

Terkini

Iklan