Iklan

APKAN RI Sorot Legalitas PT Multazam Assalam Marissa, Desak Kemenag Sulbar Buka Data Izin

Selasa, 20 Oktober 2026, Oktober 20, 2026 WIB Last Updated 2026-10-20T14:01:02Z
MAMUJU,Tintamerah.My.id — Biro Pengawasan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Pemantau Kinerja Aparatur Negara Republik Indonesia (APKAN RI) mempertanyakan legalitas operasional PT Multazam Assalam Marissa. Koordinator Biro Pengawasan APKAN RI, Rialsyam, mendesak Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sulawesi Barat untuk membuka status resmi izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) perusahaan tersebut.

Sorotan ini muncul di tengah tingginya minat masyarakat Sulawesi Barat terhadap perjalanan ibadah, namun dibayangi ketidakjelasan apakah layanan yang ditawarkan sesuai dengan koridor izin yang dimiliki.

“Status perizinan harus transparan. Masyarakat berhak tahu apakah entitas yang mereka percayai untuk menunaikan ibadah memiliki landasan hukum yang kuat,” ujar Rialsyam kepada wartawan, Selasa (20/10/2026).

Rialsyam menekankan bahwa PPIU dan PIHK adalah dua entitas perizinan yang terpisah secara hukum. Kepemilikan izin PPIU tidak otomatis melegitimasi perusahaan untuk menyelenggarakan haji khusus, dan sebaliknya. Ketidaksesuaian antara layanan yang dipasarkan dengan izin yang dimiliki berpotensi menimbulkan sengketa dana dan kepastian keberangkatan jemaah.

“Pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas keberadaan fisik kantor. Status badan hukum, masa berlaku izin, dan kesesuaian operasional harus diverifikasi melalui data resmi pemerintah,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, penelusuran terhadap situs resmi Kanwil Kemenag Sulawesi Barat belum menunjukkan pengumuman publik terkait status aktif atau non-aktif izin PT Multazam Assalam Marissa. Kondisi ini memicu spekulasi di kalangan calon jemaah yang membutuhkan kepastian sebelum menyetorkan dana ibadah.

Menyikapi hal ini, Rialsyam mendorong Kanwil Kemenag Sulbar untuk melakukan audit administratif jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian.

Jika ada pelanggaran, instansi berwenang wajib menindaklanjuti sesuai hukum. Jika bersih, klarifikasi resmi diperlukan untuk meredam keraguan publik.

(Tim Redaksi)
Komentar

Tampilkan

  • APKAN RI Sorot Legalitas PT Multazam Assalam Marissa, Desak Kemenag Sulbar Buka Data Izin
  • 0

Terkini

Iklan