RORAYA - Tintamerah.com — Keberadaan Hak Guna Usaha (HGU) PT Ifishdeco di wilayah Desa Roraya, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, kembali menjadi sorotan. Para pihak yang mengaku sebagai pewaris tanah leluhur mempertanyakan pembatalan Surat Keterangan Tanah (SKT), sementara dasar penerbitan HGU, proses pembatalan dokumen, serta riwayat penguasaan tanah adat masih membutuhkan penelusuran dokumen resmi dan kejelasan dari instansi berwenang.
Bagi masyarakat, keberadaan HGU bukan alasan untuk menutup ruang pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan tanah, asal-usul hak, proses penerbitan sertifikat, maupun keberatan masyarakat yang mengaku sebagai pewaris lahan.
"HGU bukan kitab suci yang kebal dari pemeriksaan hukum." Legalitasnya harus dapat diuji berdasarkan dokumen, prosedur penerbitan, peta batas bidang tanah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan yang Tidak Boleh Diabaikan
Persoalan semakin serius ketika SKT yang sebelumnya diterbitkan justru dipersoalkan pembatalannya. Pertanyaan mendasarnya sederhana namun penting:
- Apa dasar hukum tertulis pembatalan tersebut?
- Siapa yang mengusulkan dan memutuskan pembatalan?
- Apakah pihak yang namanya tercantum dalam SKT, ahli waris, dan tokoh adat telah dipanggil serta diberi kesempatan menyampaikan keberatan sebelum keputusan diambil?
Publik juga berhak mengetahui apakah pembatalan dilakukan melalui keputusan administratif yang sah dan terdokumentasi, atau justru merupakan tindakan sepihak yang tidak melalui prosedur yang berlaku.
HGU Perlu Diperiksa, Bukan Dijadikan Penutup Pembahasan
Keberadaan HGU PT Ifishdeco perlu ditelusuri secara menyeluruh: kapan diterbitkan, apakah pernah diperpanjang, peta bidang dan batas yang resmi, luas konsesi, serta apakah sebelum hak tersebut diberikan terdapat penguasaan masyarakat atas wilayah yang sama.
Persoalan ini tidak cukup dijawab hanya dengan menunjukkan selembar dokumen HGU. Pemerintah desa, BPN Konawe Selatan, maupun perusahaan perlu membuka penjelasan mengenai riwayat tanah dan proses administrasi yang menjadi dasar penerbitan hak tersebut.
Kini, pertanyaan masyarakat mengarah kepada tiga pihak:
- Kepala Desa Roraya: Apa dasar hukum dan prosedur pembatalan SKT?
- BPN Konawe Selatan: Apakah peta dan riwayat penerbitan HGU dapat ditunjukkan secara terbuka?
- PT Ifishdeco: Bagaimana perusahaan memastikan batas konsesinya tidak menumpang pada penguasaan masyarakat yang sudah ada sebelumnya?
HGU bukan akhir dari pertanyaan hukum. Justru di situlah transparansi, kepastian hukum, dan keadilan pertanahan harus dibuktikan.
Sengketa tanah tidak boleh berhenti pada saling menunjukkan dokumen. Setiap klaim harus diuji, setiap keputusan administratif harus memiliki dasar hukum yang dapat ditunjukkan, dan setiap pihak yang berkepentingan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk didengar.Tim