SOPPENG-Tintamerah.my.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, memimpin langsung pembentukan struktur Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APKLI-P Kabupaten Soppeng periode 2026–2031. Langkah ini merupakan bagian dari strategi memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas daya tawar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang kaki lima (PKL).
Proses pembentukan kepengurusan berlangsung dengan dihadiri jajaran pengurus wilayah, calon pengurus daerah, serta perwakilan pelaku usaha di Kabupaten Soppeng. Kehadiran struktur baru ini diharapkan mampu memperkokoh organisasi hingga ke akar, sehingga fungsi pembinaan, pendampingan, dan advokasi dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh kebutuhan riil anggota.
Dalam arahannya, Iwan Hammer menegaskan bahwa pembentukan kepengurusan bukan sekadar pemenuhan administrasi semata. Lebih dari itu, ini adalah langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan memperluas ruang perjuangan PKL di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
"Pedagang kaki lima dan UMKM memiliki peran sentral dalam menopang perekonomian daerah. Mereka bukan hanya pencipta lapangan kerja, tetapi juga penggerak roda ekonomi masyarakat yang langsung menyentuh kesejahteraan keluarga," ujar Iwan Hammer.
Oleh karena itu, organisasi harus hadir sebagai jembatan yang solid. APKLI-P dituntut mampu menjembatani aspirasi para pelaku usaha dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, demi menciptakan kebijakan yang berpihak pada ekonomi kerakyatan.
Profesional dan Berorientasi Pelayanan
Iwan Hammer juga menekankan pentingnya membangun organisasi yang profesional, solid, dan berorientasi pada pelayanan. Kepengurusan di tingkat daerah, kata dia, harus mampu melahirkan program kerja yang konkret.
Mulai dari pendampingan perizinan dan legalitas usaha, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembukaan akses pembiayaan, hingga pengembangan jaringan pemasaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital. Semua itu diperlukan agar anggota mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan persaingan usaha yang semakin ketat.
Selain berjuang demi hak anggota, organisasi juga diharapkan terus mengedukasi para pedagang untuk menjalankan usahanya dengan tertib, bersih, dan nyaman, serta tetap mematuhi peraturan yang berlaku demi keharmonisan lingkungan.
Sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, hingga instansi terkait, menjadi kunci penting. Dengan komunikasi yang baik, berbagai kebijakan yang menyangkut nasib PKL dan UMKM dapat dirumuskan secara partisipatif dan memberikan manfaat yang luas.
Pembentukan kepengurusan DPD APKLI-P Soppeng ini menjadi awal yang penting. Dengan struktur yang baru, organisasi diharapkan semakin adaptif menghadapi tantangan, mulai dari perubahan pola perdagangan hingga transformasi digital, sehingga eksistensi pedagang kaki lima semakin kuat dan sejahtera.
Kegiatan ditutup dengan komitmen bersama untuk menjadikan APKLI-P sebagai wadah yang kuat, bukan hanya untuk memperjuangkan hak, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekonomi daerah yang lebih baik.
Reporter: Tim Liputan
