Di tengah gencarnya kampanye ketahanan pangan nasional, realita di lapangan justru menunjukkan ironi: kebijakan subsidi negara seolah belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat kecil.
Masalah ini bukanlah isu baru. Hampir setiap kali musim tanam tiba, keluhan serupa selalu terdengar dari bibir para petani. Sawah-sawah yang menjadi sumber penghidupan ribuan keluarga kini justru dihadapkan pada ketidakpastian pasokan sarana produksi utama.
Ironisnya, ketika pemerintah terus mendorong target peningkatan produksi pangan, para petani justru harus berjibaku" mencari pupuk yang seharusnya tersedia mudah dan murah melalui skema subsidi negara.
Bagi petani, pupuk bukan sekadar bahan tambahan, melainkan faktor penentu nasib panen. Ketika pupuk sulit didapat atau stok terbatas, dampaknya sangat nyata: biaya produksi membumbung tinggi sementara potensi hasil panen justru terancam turun.
Kondisi ini semakin memperkecil ruang gerak dan keuntungan petani yang selama ini sudah hidup di tengah berbagai tantangan, mulai dari harga jual hasil panen yang fluktuatif hingga ancaman perubahan cuaca.
Merespons kondisi tersebut, Ketua DPD APKAN RI Kabupaten Soppeng, Jamaluddin, kembali angkat bicara. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi berulang-ulang ini tidak bisa lagi dianggap angin lalu atau persoalan sepele. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan tulang punggung pangan daerah.
Jika setiap musim tanam petani masih mengeluhkan pupuk yang sulit diperoleh, maka harus ada evaluasi serius terhadap sistem distribusi yang berjalan. Jangan sampai program subsidi yang dibiayai negara justru tidak dirasakan secara maksimal oleh mereka yang berhak menerimanya," tegas Jamaluddin, kepada awak media.
APKAN RI menilai, pemerintah dan instansi terkait harus berani melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai distribusi pupuk bersubsidi. Mulai dari tahap alokasi kuota, peran distributor, hingga penyaluran di tingkat kios pengecer.
Langkah ini krusial untuk memastikan bahwa pupuk yang dialokasikan benar-benar sampai ke tangan petani sesuai aturan main yang berlaku.
Masyarakat berhak tahu. Berapa jumlah pupuk yang masuk ke Soppeng? Berapa yang sudah disalurkan? Berapa stok yang tersisa? Keterbukaan data adalah kunci untuk menghilangkan spekulasi dan dugaan penyimpangan di lapangan," tambahnya.
Persoalan ini juga berkaitan erat dengan aspek pengawasan. Di lapangan, masih banyak pertanyaan mengenai validitas data penerima, ketepatan sasaran, hingga mekanisme pengambilan yang sering dikeluhkan terlalu berbelit-belit. Ada kesenjangan yang lebar antara kebijakan di atas kertas dengan realita yang dirasakan petani.
Dari perspektif tata kelola pemerintahan, kelangkaan yang terjadi berulang kali seharusnya menjadi alarm bahaya bagi seluruh pemangku kepentingan.
Keberhasilan program subsidi tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan dari efektivitas distribusi dan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Keadilan bagi petani, bukan sekadar nama tercantum dalam daftar penerima. Keadilan berarti pupuk tersedia saat dibutuhkan, mudah diakses, jumlahnya cukup, dan harganya sesuai.
Ketika pupuk yang dijanjikan menghilang di musim tanam, maka yang dirugikan bukan hanya individu petani, melainkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan daerah secara keseluruhan.
Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut untuk lebih hadir. Koordinasi antara pusat, daerah, distributor, dan pengecer harus diperkuat. Setiap hambatan harus diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berdampak luas.
Petani kini sudah lelah dengan sekadar "rapat evaluasi" atau pernyataan normatif. Mereka menuntut solusi konkret yang bisa dirasakan langsung di sawah. Sebab, musim tanam tidak bisa menunggu lamanya proses birokrasi.
Jika negara benar-benar serius menjadikan pertanian sebagai fondasi bangsa, maka memastikan pupuk sampai ke tangan petani adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditawar.
Hingga saat ini, pertanyaan besar masih menggantung di benak masyarakat:
"Ketika pupuk bersubsidi sulit didapat oleh yang berhak, di mana sesungguhnya keadilan bagi rakyat kecil?"
Pertanyaan itu tidak hanya menunggu jawaban, tetapi menunggu tindakan nyata dan keberanian membenahi sistem hingga ke akar-akarnya.
@Red
