SOPPENG-TintaMerah.My.id – Sebuah pertanyaan besar kini mengemuka di tengah masyarakat Kabupaten Soppeng. Di satu sisi, beredar informasi yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai angka fantastis, 9,5 persen. Namun di sisi lain, realitas di lapangan justru memperlihatkan gambaran yang kontras: petani terus mengeluhkan kelangkaan pupuk bersubsidi, dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional terlihat lesu.
Angka pertumbuhan yang tinggi itu seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun bagi sebagian besar warga, hal tersebut justru memunculkan tanda tanya besar: Jika ekonomi tumbuh secepat itu, mengapa kesejahteraan belum dirasakan secara merata?
Kesenjangan antara data makro dan realitas lapangan inilah yang menjadi sorotan utama.
Di berbagai kecamatan, keluhan petani masih terdengar nyaring. Mereka harus berjuang keras mencari pupuk bersubsidi yang langka, dan kalaupun ada, harganya seringkali melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Padahal, sektor pertanian adalah tulang punggung ekonomi Soppeng.
Kalau pupuk sulit didapat, bagaimana petani bisa meningkatkan produksi? Sementara biaya terus naik," ujar seorang petani di wilayah selatan Kabupaten Soppeng.
Logikanya sederhana: Jika pupuk langka, produksi terancam turun. Jika produksi turun, pendapatan petani ikut tergerus. Lantas, dari sektor manakah pertumbuhan ekonomi sebesar 9,5 persen itu bersumber?
Kondisi serupa juga terlihat di pasar tradisional. Para pedagang mengaku omzet tidak seramai dulu. Daya beli masyarakat dinilai masih sangat lemah. Orang kini lebih berhati-hati membelanjakan uangnya, hanya untuk kebutuhan pokok semata. Ini adalah indikator kuat bahwa denyut nadi ekonomi rakyat bawah belum sepenuhnya
Para pengamat ekonomi regional menegaskan, dalam ilmu ekonomi, angka pertumbuhan yang tinggi tidak selalu serta merta berarti semua orang menjadi kaya dan sejahtera.
Pertumbuhan bisa terjadi karena pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi pada sektor tertentu, atau kenaikan harga komoditas besar yang dinikmati oleh segelintir pihak, belum tentu sampai ke rakyat kecil.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu langsung dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Karena itu perlu dijelaskan: sektor mana yang tumbuh? Siapa yang menikmati? Dan bagaimana dampaknya ke bawah?" ungkap seorang pengamat.
Karena itulah, publik tidak cukup hanya disuguhi angka. Masyarakat butuh penjelasan utuh:
✅ Berapa tingkat kemiskinan saat ini?
✅ Berapa angka pengangguran?
✅ Bagaimana kondisi inflasi dan daya beli?
✅ Apakah pendapatan per kapita benar-benar meningkat?
Hingga saat ini, masih banyak pihak yang mempertanyakan validitas dan sumber data angka 9,5 persen tersebut. Belum jelas periode pengukurannya, metodologinya, maupun apakah data tersebut berasal dari lembaga resmi seperti BPS atau hanya klaim sepihak.
Di era media sosial, informasi bisa menyebar sangat cepat, namun penjelasan resmi seringkali tertinggal jauh di belakang. Akibatnya, ruang publik dipenuhi spekulasi dan keraguan.
Masyarakat menuntut transparansi. Pemerintah daerah diharapkan berani membuka data secara utuh. Jangan sampai angka indah di atas kertas justru menjadi boomerang karena tidak sejalan dengan penderitaan yang dirasakan petani dan pedagang kecil.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak ditulis di atas kertas statistik semata, melainkan terukar dari senyum dan kesejahteraan rakyat.
Ekonomi dikatakan berhasil dan berkualitas apabila:
Pupuk tersedia mudah dan murah.
Hasil panen memiliki harga yang layak.
Pasar ramai dan perdagangan bergairah.
Lapangan kerja terbuka lebar.
Masyarakat tidak butuh angka yang mengawang-awangan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian: pupuk ada, harga stabil, dan uang di kantong cukup," demikian suara yang bergema di masyarakat.
Hingga kini, publik masih menunggu penjelasan yang jernih, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai arah sebenarnya perekonomian Kabupaten Soppeng.
CATATAN REDAKSI:
Informasi mengenai pertumbuhan ekonomi sebesar 9,5 persen perlu diverifikasi melalui data resmi pemerintah dan BPS. Penyajian data harus utuh dan proporsional agar tidak menyesatkan publik.
@Red.
