SOPPENG-TintaMerah.my.id – Pembangunan infrastruktur jalan selalu menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan konektivitas antarwilayah. Namun, di balik harapan besar masyarakat terhadap proyek Jalan Trans Sulawesi ruas Soppeng–Wajo, mulai muncul pertanyaan yang menuntut jawaban: apakah kualitas pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sebanding dengan anggaran negara yang digelontorkan?
Pertanyaan itu mengemuka setelah sejumlah pihak mulai menyoroti pelaksanaan pekerjaan pada ruas jalan strategis tersebut. Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08 menilai bahwa proyek yang dibiayai dengan uang rakyat harus terbuka terhadap pengawasan publik dan tidak boleh menyisakan ruang bagi munculnya tanda tanya mengenai kualitas maupun pelaksanaannya.
Koordinator Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08, Juansyah, S.H., menegaskan bahwa kritik dan pengawasan terhadap proyek pemerintah bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan bagian dari upaya memastikan setiap rupiah anggaran negara menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
Yang dipertanyakan bukan pembangunan jalannya, karena masyarakat tentu mendukung pembangunan. Yang menjadi perhatian adalah apakah pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai spesifikasi teknis, sesuai kontrak, dan mampu memberikan kualitas yang sepadan dengan anggaran yang digunakan," ujarnya.
Menurut Juansyah, setiap proyek infrastruktur yang menggunakan dana negara harus dapat diuji secara terbuka, baik dari aspek kualitas material, metode pelaksanaan, pengawasan teknis, maupun hasil akhir pekerjaan.
Karena itu, apabila muncul pertanyaan atau sorotan dari masyarakat, hal tersebut seharusnya dijawab dengan data dan keterbukaan, bukan dengan spekulasi.
Misteri terbesar dalam setiap proyek bukanlah apa yang terlihat di permukaan, tetapi apa yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik. Semakin transparan sebuah proyek, semakin kecil ruang bagi munculnya kecurigaan," katanya.
Ia menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui sejauh mana kualitas pekerjaan yang dilakukan, bagaimana proses pengawasannya, dan apakah seluruh pekerjaan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
LSM GARDA 08 mengingatkan bahwa jalan nasional seperti ruas Soppeng–Wajo memiliki fungsi strategis sebagai jalur distribusi barang, jasa, dan mobilitas masyarakat.
Karena itu, kualitas pekerjaan menjadi faktor yang tidak bisa ditawar. Jalan yang dibangun dengan anggaran besar harus mampu memberikan manfaat jangka panjang dan tidak cepat mengalami kerusakan.
Menurut Juansyah, sejarah pembangunan infrastruktur di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan sering muncul bukan karena proyek tidak selesai, tetapi karena kualitas pekerjaan yang kemudian dipertanyakan setelah digunakan masyarakat.
Publik tidak hanya melihat jalan itu selesai atau tidak. Publik juga menilai apakah jalan tersebut dibangun dengan mutu yang baik, apakah sesuai spesifikasi, dan apakah mampu bertahan sesuai umur rencana konstruksinya," tegasnya.
Divisi Hukum DPP LSM GARDA 08 meminta pihak terkait, mulai dari pelaksana proyek, konsultan pengawas, hingga instansi yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut, untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Selain pengawasan internal, partisipasi masyarakat juga dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan anggaran negara.
Menurut Juansyah, keterbukaan informasi mengenai nilai kontrak, progres pekerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil pengawasan akan membantu menghilangkan berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Uang rakyat harus berbuah kualitas. Itu prinsip dasarnya. Karena setiap anggaran yang digunakan berasal dari pajak dan hak masyarakat yang harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang bermutu," ujarnya.
Hingga kini, sorotan yang muncul lebih banyak berupa pertanyaan publik mengenai kualitas dan pelaksanaan pekerjaan. Karena itu, diperlukan penjelasan resmi dari pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak terjebak dalam asumsi maupun dugaan yang belum terverifikasi.
Pada akhirnya, yang diharapkan masyarakat bukan sekadar pembangunan yang selesai dikerjakan, melainkan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab dalam setiap proyek yang menggunakan uang negara, pertanyaan yang paling penting bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi seberapa besar manfaat dan kualitas yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tim
