SOPPENG | Tintamerah.my.id — Surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi yang digunakan Baharuddin di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Jum'at (28/8/2026) menjadi sorotan setelah sejumlah data dalam dokumen tidak selaras dengan keterangan mengenai penggunaan mesin dan pengambilan solar.
Aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., menilai dasar penerbitan rekomendasi tersebut perlu diperjelas. Ia menyoroti dugaan tidak adanya surat pengantar atau dasar administrasi dari pemerintah desa atau kelurahan yang menjadi dasar pengajuan rekomendasi kepada dinas terkait.
Menurut Rudiandi, kelengkapan administrasi penting untuk memastikan kegiatan yang menjadi dasar pengajuan rekomendasi benar-benar diketahui pemerintah setempat.
Sorotan berikutnya menyangkut data alat mesin. Dalam rekomendasi tercantum satu unit mesin sebagai dasar kebutuhan BBM. Namun, Baharuddin disebut mengakui menggunakan tiga unit mesin.
Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mesin yang menjadi dasar penerbitan rekomendasi dan bagaimana kebutuhan BBM dihitung.
Luas lahan yang menjadi dasar penggunaan BBM juga tidak tercantum secara jelas dalam dokumen yang dipersoalkan. Padahal, data tersebut diperlukan untuk menilai kesesuaian antara luas lahan, alat mesin, kegiatan pertanian, dan kebutuhan BBM.
Dalam surat rekomendasi tercantum kebutuhan BBM sebanyak 220 liter. Pada saat yang sama, pengambilan solar di SPBU disebut dilakukan setiap hari.
Hal ini perlu diperjelas, terutama apakah 220 liter merupakan kebutuhan untuk satu periode tertentu atau menjadi dasar pengambilan BBM secara berulang.
Rudiandi meminta pemerintah desa atau kelurahan, dinas penerbit rekomendasi, dan pihak terkait membuka dasar administrasi, data mesin, luas lahan, periode kebutuhan, serta metode penghitungan volume BBM tersebut.
“Perbedaan data harus dijelaskan berdasarkan dokumen dan mekanisme penerbitan rekomendasi. Jangan sampai data dalam rekomendasi tidak sesuai dengan kondisi penggunaan di lapangan,” ujar Rudiandi.
Perbedaan data tersebut belum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran tanpa pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak berwenang. Namun, keterbukaan diperlukan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan berdasarkan kebutuhan yang terukur dan sesuai peruntukannya.Red
