SOPPENG — Dugaan penggunaan data yang mengatasnamakan rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng mendapat sorotan aktivis hukum,kamis (27/8/2026) Persoalan mencuat setelah pihak terkait Pertamina dan ketua kelompok tani dinilai belum dapat menunjukkan dokumen rekomendasi resmi dari Dinas Pertanian yang disebut menjadi dasar penggunaan data tersebut.
Aktivis hukum Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In, meminta persoalan itu segera diverifikasi untuk memastikan sumber, keabsahan, serta dasar administrasi data yang digunakan.
Menurut Rudiandi, apabila suatu data disebut bersumber dari rekomendasi Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, seharusnya terdapat dokumen pendukung yang dapat diverifikasi, mulai dari nomor surat, tanggal penerbitan, pejabat yang menandatangani hingga dasar penerbitannya.
“Kalau memang benar ada rekomendasi dari Dinas Pertanian, sederhana saja, tunjukkan dokumennya. Jangan hanya menyebut nama dinas tanpa mampu membuktikan surat atau rekomendasi resminya,” tegas Rudiandi.
Ia menilai persoalan tersebut penting diklarifikasi karena data yang disebut berasal dari instansi pemerintah dapat memiliki konsekuensi administratif apabila digunakan sebagai dasar dalam suatu kegiatan atau pelayanan.
Rudiandi juga meminta Pertamina dan ketua kelompok tani terkait menjelaskan sumber data yang digunakan serta memastikan apakah benar terdapat rekomendasi resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng.
“Pertamina dan pihak kelompok tentu memiliki hak untuk menjelaskan sumber data yang mereka gunakan. Tetapi kalau disebut berdasarkan rekomendasi Dinas Pertanian, harus ada bukti dokumennya. Ini yang perlu dibuka secara terang,” ujarnya.
Rudiandi selanjutnya meminta Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng melakukan pengecekan terhadap arsip administrasi untuk memastikan apakah rekomendasi yang dimaksud benar pernah diterbitkan.
Jika dokumen tersebut tidak ditemukan dalam arsip resmi, kata dia, perlu ditelusuri bagaimana nama Dinas Pertanian kemudian disebut sebagai dasar atau sumber rekomendasi.
“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Kami meminta transparansi. Kalau dokumennya ada, tunjukkan. Kalau tidak ada, harus dijelaskan dari mana data itu berasal,” katanya.
Ia menegaskan, dugaan manipulasi data tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan keterangan para pihak. Karena itu, semua pihak diminta tidak mengambil kesimpulan sebelum proses verifikasi dilakukan.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh klarifikasi resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Soppeng, pihak Pertamina, maupun ketua kelompok tani terkait mengenai dokumen rekomendasi yang dipersoalkan.Red
