SOPPENG | Tintamerah.my.id — Antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, kembali mengular dalam dua hari terakhir. Pemerhati kebijakan publik Rudiandi, C.BJ., C.EJ., C.In., meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut penyebabnya, termasuk memeriksa distribusi BBM bersubsidi dan pola pengisian yang dinilai perlu diverifikasi.
Keluhan sopir truk dan pengguna kendaraan itu mencuat Jumat (21/8/2026), setelah antrean disebut sempat lebih lancar beberapa hari sebelumnya. Kembalinya antrean memunculkan pertanyaan mengenai pasokan, distribusi, peningkatan permintaan, atau kemungkinan transaksi yang tidak wajar.
Rudiandi mengatakan pemerintah tidak cukup hanya mengurai antrean. Data pasokan, penyaluran, stok SPBU, dan pola transaksi, menurut dia, perlu dibandingkan untuk menemukan penyebabnya.
“Kalau pasokan tersedia tetapi antrean kembali mengular, pemerintah harus menjelaskan penyebabnya. Jangan sampai masyarakat hanya melihat antrean, sementara akar persoalannya tidak pernah dibuka,” kata Rudiandi.»
Ia meminta aparat memeriksa dugaan pengisian berulang atau aktivitas pelangsiran jika ditemukan pola transaksi yang tidak wajar.
“Periksa datanya. Berapa pasokan yang masuk, berapa yang terjual, siapa pengguna yang paling sering melakukan pengisian, dan apakah seluruh transaksi sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.
Rudiandi menegaskan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi belum dapat dijadikan kesimpulan. Setiap dugaan, kata dia, harus diuji melalui pemeriksaan dan bukti.
Pemeriksaan dapat mencakup frekuensi pengisian, kendaraan yang digunakan, kesesuaian identitas kendaraan, pola transaksi, serta mekanisme pengawasan di SPBU.
Ia juga meminta Pertamina dan pengelola SPBU menjelaskan kondisi pasokan BBM di Soppeng. Menurut dia, masyarakat perlu mengetahui apakah antrean dipicu pengurangan pasokan, keterlambatan distribusi, peningkatan permintaan, atau faktor lain.
“Jangan hanya mengatakan stok ada atau tidak ada. Data penyaluran dan realisasi penjualan perlu dilihat. Dari sana baru bisa diketahui masalahnya,” katanya.
Pergantian Kapolres Soppeng turut menjadi perhatian. AKBP Hari Budiyanto diminta menindaklanjuti keluhan tersebut secara objektif dan berbasis bukti.
Rudiandi meminta aparat tidak berhenti pada kendaraan yang mengantre. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, penelusuran perlu dilakukan sesuai kewenangan dan bukti yang ditemukan.
“Kalau memang ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, tindak sesuai hukum. Tetapi kalau tidak ditemukan, sampaikan juga kepada publik apa penyebab antrean sebenarnya,” ujarnya.
Menurut dia, BBM bersubsidi harus dipastikan sampai kepada pengguna yang berhak. Jika terjadi penyalahgunaan, masyarakat berpotensi dirugikan. Namun, apabila antrean disebabkan faktor pasokan atau distribusi, pemerintah dan pengelola SPBU juga perlu menjelaskannya secara terbuka.
Hingga berita ini disusun, belum ada kesimpulan resmi bahwa antrean panjang di sejumlah SPBU Soppeng disebabkan jaringan “mafia BBM” atau penyalahgunaan subsidi. Dugaan tersebut masih membutuhkan verifikasi dan pembuktian aparat.
Bagi Rudiandi, persoalannya bukan sekadar membuat antrean kembali pendek, tetapi memastikan penyebabnya terungkap.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar dugaan. Kalau ada pelanggaran, buktikan dan tindak. Kalau tidak ada, jelaskan penyebab antrean secara terbuka,” ujarnya.
Polres Soppeng, Pertamina, dan pengelola SPBU diharapkan memberikan penjelasan mengenai kondisi distribusi BBM terbaru di Soppeng.
Antrean bisa diurai dalam sehari, tetapi jika akar persoalannya tidak ditemukan, persoalan yang sama berpotensi kembali terjadi.
Tim/Red
