SOPPENG|Tintamerah.my,id – Duka menyelimuti Dusun Launga, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng. Seorang warga berinisial A meninggal dunia pada Selasa (15/7/2026) setelah terjadi perselisihan di area persawahan yang, berdasarkan informasi awal dari masyarakat, diduga berkaitan dengan sengketa pemanfaatan air untuk mengairi lahan pertanian.
Hingga berita ini diturunkan, aparat kepolisian masih diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai kronologi lengkap serta penyebab pasti meninggalnya korban. Karena itu, seluruh informasi mengenai hubungan antara perselisihan dan kematian korban masih bersifat dugaan dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum.
Di balik peristiwa tersebut, muncul pertanyaan yang lebih besar mengenai kesiapan infrastruktur pertanian di Kabupaten Soppeng. Bagi warga Launga, tragedi ini bukan hanya menyangkut konflik antarindividu, tetapi juga mencerminkan persoalan lama yang belum memperoleh penyelesaian, yakni keterbatasan akses air untuk lahan persawahan.
Sejumlah petani mengungkapkan bahwa setiap musim tanam mereka masih bergantung pada sumber air yang terbatas. Ketika debit air menurun, persaingan memperoleh air menjadi semakin tinggi. Kondisi seperti ini, menurut mereka, telah berlangsung selama bertahun-tahun dan berulang kali memicu ketegangan di tingkat masyarakat.
Situasi tersebut kembali menghidupkan sorotan terhadap program "Listrik Masuk Sawah" yang diperkenalkan pada masa Pilkada Soppeng 2024. Program itu diproyeksikan menjadi solusi agar petani dapat menggunakan pompa air berbasis listrik secara mandiri sehingga distribusi air tidak lagi bergantung pada sumber tertentu dan potensi konflik dapat diminimalkan.
Namun, hampir dua tahun setelah program itu diperkenalkan, warga Launga mengaku belum melihat realisasi fisik yang dapat dirasakan di kawasan persawahan mereka. Tidak adanya kepastian mengenai jadwal pelaksanaan membuat sebagian masyarakat mempertanyakan progres program yang sebelumnya digadang-gadang sebagai terobosan pembangunan sektor pertanian.
Bagi petani, persoalan ini tidak sekadar menyangkut kenyamanan bertani. Ketersediaan air menentukan keberhasilan musim tanam, produktivitas hasil panen, hingga keberlangsungan ekonomi keluarga. Ketika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, tekanan sosial di tingkat akar rumput berpotensi meningkat.
Peristiwa yang terjadi di Launga memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian tidak dapat dipandang hanya sebagai proyek fisik semata. Infrastruktur yang tertunda dapat berdampak pada aspek ekonomi, ketahanan pangan, bahkan harmoni sosial di pedesaan.
Sejumlah tokoh masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Soppeng menjadikan kejadian ini sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan pertanian. Mereka menilai masyarakat berhak mengetahui sejauh mana realisasi janji pembangunan yang pernah disampaikan kepada publik.
"Penundaan pembangunan bukan hanya persoalan administrasi. Yang dipertaruhkan adalah keberlangsungan hidup petani, keamanan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah," ujar seorang tokoh masyarakat yang meminta agar pemerintah segera memberikan penjelasan resmi.
Selain klarifikasi mengenai perkembangan Program Listrik Masuk Sawah, masyarakat juga mengusulkan langkah-langkah darurat untuk mencegah konflik serupa terulang. Di antaranya penyusunan sistem pembagian air yang lebih adil, mediasi rutin antar kelompok tani, penyediaan pompa air sementara di lokasi rawan kekeringan, serta percepatan pembangunan jaringan listrik dan infrastruktur pendukung pertanian.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa konflik perebutan sumber daya di tingkat desa sering kali merupakan gejala dari persoalan struktural yang lebih besar. Ketika infrastruktur dasar tidak tersedia secara memadai, masyarakat dipaksa mencari solusi sendiri atas kebutuhan hidupnya. Dalam kondisi demikian, gesekan sosial menjadi lebih mudah terjadi.
Karena itu, penyelesaian persoalan tidak cukup hanya melalui proses hukum atas peristiwa yang terjadi. Pemerintah juga dituntut menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan yang tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan agar akar persoalan tidak terus berulang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Soppeng mengenai perkembangan Program Listrik Masuk Sawah maupun langkah yang akan diambil pascakejadian di Dusun Launga. Demikian pula keterangan resmi dari kepolisian mengenai hasil penyelidikan atas peristiwa tersebut masih dinantikan.Tim
