Pasaman,TintaMerah.my.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Pertamina 15.263.108, Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman, memicu keluhan masyarakat. Selain kesulitan memperoleh BBM, warga juga mempertanyakan efektivitas pengawasan distribusi oleh pihak-pihak yang berwenang, termasuk aparat penegak hukum dan instansi terkait, agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, stok Pertalite di SPBU tersebut kerap habis jauh lebih cepat dibandingkan kebutuhan masyarakat. Mereka mengaku sering mendapati pompa Pertalite telah kosong sekitar pukul 11.00 WIB sehingga terpaksa pulang tanpa memperoleh bahan bakar.
Kondisi tersebut, menurut warga, menjadi persoalan serius karena Pertalite merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat pedesaan yang mengandalkan kendaraan bermotor untuk bekerja, mengangkut hasil pertanian, berdagang, hingga mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.
Sejumlah warga menduga cepat habisnya stok berkaitan dengan banyaknya pengisian BBM menggunakan jeriken. Mereka menduga sebagian BBM tersebut kemudian dibawa ke luar wilayah Kecamatan Duo Koto. Dugaan tersebut, menurut warga, perlu ditelusuri secara objektif oleh aparat dan instansi berwenang agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
"Kami berharap Pertalite diprioritaskan untuk masyarakat Duo Koto, khususnya warga pedalaman yang harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU. Kalau setiap hari habis sebelum siang, masyarakat kecil yang paling dirugikan," ujar salah seorang warga.
Keluhan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan terhadap distribusi BBM. Masyarakat berharap apabila terdapat praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan, seperti penyalahgunaan pembelian menggunakan jeriken atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, maka aparat dan instansi terkait dapat melakukan pemeriksaan sesuai prosedur yang berlaku.
Warga menegaskan bahwa harapan mereka bukan semata-mata mencari pihak yang disalahkan, melainkan memastikan distribusi BBM berlangsung secara adil, transparan, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat lokal. Mereka menilai pengawasan yang baik merupakan bagian penting dari upaya menjaga hak masyarakat atas akses energi.
Distribusi BBM yang tidak optimal dinilai berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat. Petani, pedagang, pelaku usaha mikro, hingga pekerja harian sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakar. Apabila kelangkaan terus berulang, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas perekonomian di wilayah tersebut.
Masyarakat berharap pengelola SPBU meningkatkan transparansi mengenai jadwal pasokan, volume distribusi, serta mekanisme pelayanan kepada konsumen. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk mengurangi keresahan publik sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap sistem distribusi BBM.
Di sisi lain, masyarakat juga meminta Pertamina melalui fungsi pengawasannya melakukan evaluasi apabila ditemukan adanya kendala dalam penyaluran BBM di lapangan. Evaluasi tersebut diharapkan mampu memastikan distribusi berjalan sesuai regulasi dan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Perlu ditegaskan bahwa hingga berita ini disusun belum terdapat bukti maupun pernyataan resmi dari aparat penegak hukum, Pertamina, atau pengelola SPBU yang menyatakan telah terjadi penimbunan, penyalahgunaan distribusi, ataupun pelanggaran hukum di SPBU Pertamina 15.263.108 Kecamatan Duo Koto. Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini merupakan keluhan dan pandangan masyarakat yang masih memerlukan verifikasi oleh pihak berwenang.Tim/Red
