JAKARTA|TintaMerah.my,id – Pengunduran diri Nanik S. Deyang dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI menjadi perhatian di tengah berlangsungnya evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Di saat program tersebut sedang menjadi sorotan publik menyusul proses hukum yang menjerat sejumlah mantan pejabat BGN, pergantian kepemimpinan dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola lembaga sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P), dr. Ali Mahsun ATMO, menilai Presiden Prabowo perlu segera menunjuk pimpinan definitif BGN agar roda organisasi dan pelaksanaan Program MBG tidak mengalami kevakuman.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (22/7/2026), Ali Mahsun menyebut siapa pun yang dipercaya memimpin BGN harus memiliki pemahaman yang utuh mengenai filosofi, tujuan, serta arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu agenda strategis pemerintah.
"Siapa pun yang diberi amanah memimpin BGN harus memahami landasan, visi, misi, dan tujuan besar Program Makan Bergizi Gratis sebagaimana menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Menurut Ali Mahsun, pergantian kepemimpinan seharusnya tidak mengganggu keberlangsungan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Justru, kondisi tersebut harus dijadikan momentum memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif.
Pernyataan tersebut muncul di tengah proses evaluasi nasional terhadap pelaksanaan Program MBG. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu bulan kepada jajaran pemerintah di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program tersebut.
Menurut Ali Mahsun, evaluasi itu tidak cukup hanya mengukur besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga harus memastikan efektivitas program di lapangan. Ia menilai aspek yang perlu dievaluasi antara lain ketepatan sasaran penerima manfaat, pelibatan kantin sekolah, validitas data Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga dugaan adanya dapur fiktif, pelayanan ganda, fasilitas yang belum memenuhi standar, maupun kemungkinan penggelembungan jumlah penerima manfaat.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ketua Umum APKLI-P mengenai aspek-aspek yang menurutnya perlu menjadi fokus evaluasi. Hingga berita ini ditulis, pemerintah belum mengumumkan hasil resmi evaluasi maupun menyampaikan adanya temuan akhir terkait seluruh aspek yang disebutkan tersebut.
Ali Mahsun menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh sistem pengawasan yang kuat dan independen.
Atas dasar itu, APKLI-P menyatakan mendukung langkah Presiden Prabowo apabila membentuk Dewan Pengawas (Dewas) BGN RI. Menurut organisasi tersebut, keberadaan Dewas dapat memperkuat fungsi pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta memperkecil potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.
"Program MBG tidak boleh gagal. Program ini harus tetap berada pada jalur kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Karena itu kami mendukung pembentukan Dewan Pengawas BGN RI," kata Ali Mahsun.
Selain menyampaikan dukungan kepada pemerintah, Ali Mahsun juga mengungkapkan bahwa APKLI-P telah menginstruksikan seluruh jajaran organisasinya di berbagai daerah untuk membentuk Satuan Tugas Independen Sukseskan MBG. Menurutnya, satgas tersebut diharapkan dapat berperan sebagai mitra masyarakat dalam mengawal pelaksanaan program sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, usulan pembentukan Dewan Pengawas BGN RI merupakan sikap organisasi APKLI-P dan bukan kebijakan pemerintah. Hingga laporan ini disusun, belum ada pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto mengenai pembentukan Dewan Pengawas BGN RI maupun penunjukan pengganti definitif Kepala BGN pasca pengunduran diri Nanik S. Deyang.
Perkembangan kepemimpinan di BGN menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan salah satu program sosial terbesar pemerintah. Di tengah besarnya anggaran yang dikelola dan tingginya ekspektasi publik, tuntutan terhadap transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas diperkirakan akan semakin menguat.
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat atau besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun sistem tata kelola yang bersih, transparan, dan mampu menjaga kepercayaan publik. Evaluasi menyeluruh yang tengah berlangsung menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai tujuan program.Red
