SOPPENG,TintaMerah.my,id – Kepala Bidang Humas dan Informasi DPW APKLI-P Sulawesi Selatan, Rudiandi, mendesak keterbukaan data terkait penyaluran bantuan bibit bawang merah di Desa Abbanuange, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. Ia menilai, publik berhak mengetahui secara jelas siapa penerima manfaat dan bagaimana mekanisme pembagiannya agar program berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Menurut Rudiandi, setiap program yang dibiayai menggunakan anggaran negara memiliki konsekuensi untuk dikelola secara transparan. Masyarakat tidak hanya berhak tahu soal jumlah bantuan, tetapi juga proses pendataan, penetapan penerima, hingga distribusi di lapangan.
"Kami meminta agar data penerima dan rincian penyaluran dibuka kepada publik. Ini bukan bermaksud mencari kesalahan atau menuduh adanya penyimpangan, melainkan memastikan bantuan benar-benar diterima oleh petani yang berhak sesuai tujuan program," ujar Rudiandi.
Ia menegaskan, transparansi adalah bentuk perlindungan terbaik bagi seluruh pihak. Jika seluruh proses sudah berjalan sesuai aturan, maka keterbukaan justru akan menjadi bukti nyata bahwa program tersebut dikelola secara profesional, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau mekanismenya sudah benar, tidak ada alasan untuk menutup informasi. Justru dengan data yang terbuka, kepercayaan masyarakat akan semakin kuat dan ruang spekulasi bisa diminimalkan," tambahnya.
BPP Konfirmasi Volume Bantuan
Di sisi lain, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Lilirilau, Haji Hamsiar, membenarkan adanya alokasi bantuan untuk wilayah tersebut. Menurutnya, jumlah bibit yang disalurkan mencapai 4 ton yang diperuntukkan bagi pengembangan areal tanam seluas 5 hektare.
"Bantuan bibit bawang merah yang turun sebanyak empat ton untuk areal lima hektare. Saya juga telah meminta kepada ketua kelompok tani di Peppae agar pembagiannya dilakukan secara merata kepada petani yang membutuhkan," jelas Haji Hamsiar.
Meski demikian, penjelasan mengenai pembagian yang merata tersebut justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari Rudiandi. Ia menilai, pernyataan tersebut justru memperkuat alasan mengapa data harus segera dipublikasikan.
"Informasi bahwa bantuan akan dibagi merata adalah hal yang sangat baik. Namun, masyarakat perlu memahami definisi 'merata' itu seperti apa, siapa saja yang masuk dalam daftar, dan berapa besaran yang diterima masing-masing," kata Rudiandi.
Ia mengingatkan, bantuan bibit merupakan sarana produksi strategis yang berdampak langsung pada produktivitas dan pendapatan petani. Oleh karena itu, kepastian data dan mekanisme menjadi sangat penting agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh yang membutuhkan.
Rudiandi berharap pemerintah desa, pengurus kelompok tani, dan dinas terkait segera merespons kebutuhan informasi ini. Keterbukaan dinilai sebagai bagian dari pelayanan publik yang baik sekaligus upaya menjaga integritas program pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi TintaMerah.my.id, telah memperoleh keterangan resmi dari Koordinator BPP Kecamatan Lilirilau. Namun, konfirmasi terkait daftar nama penerima manfaat dan detail mekanisme pembagian masih menunggu respons dari Pemerintah Desa Abbanuange, pengurus kelompok tani, serta Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng.
@Lamellong
