PASAMAN,TintaMerah.my,id — Bantahan yang disampaikan pengawas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina 15.263.108 Silang Empat, Kecamatan Dua Koto, Kabupaten Pasaman, terkait polemik ketersediaan Pertalite bersubsidi, bukannya meredakan keresahan warga, justru memantik pertanyaan yang jauh lebih mendasar dan luas di ruang publik. Bukan lagi semata soal apakah pernyataan petugas itu benar atau salah secara perorangan, melainkan pertanyaan besar kepada sistem: jika seluruh penyaluran benar‑benar berjalan sesuai ketentuan seperti yang selalu diklaim, mengapa mekanisme pengawasan yang diamanatkan undang‑undang hingga kini tidak mampu menghadirkan jawaban berbasis data yang meyakinkan masyarakat?
Berdasarkan pantauan langsung wartawan di lapangan pada 10–13 Juli 2026, fakta yang terverifikasi dan tidak terbantahkan adalah: antrean kendaraan memanjang hampir setiap pagi keluar pagar SPBU tersebut, stok Pertalite kerap habis total sekitar pukul 11.00 WIB atau jauh sebelum hari berganti sore, dan warga yang datang dari wilayah pedalaman dengan menempuh jarak belasan kilometer tak jarang harus berbalik arah dengan tangki bahan bakar tetap kosong. Posisi SPBU Silang Empat yang berada tepat di ruas jalan lintas provinsi membuat beban pelayanannya berlipat ganda: selain menjadi satu‑satunya tumpuan utama warga Kecamatan Dua Koto, pompa ini otomatis menjadi tujuan kendaraan lintas maupun warga dari kecamatan tetangga yang kehabisan pasokan di wilayah masing‑masing.
Di tengah kenyataan itu, berkembang berbagai dugaan dan pembicaraan luas di kalangan masyarakat mengenai penyebab stok yang habis sangat cepat itu. Antara lain anggapan bahwa sebagian besar pasokan justru disalurkan dalam jumlah besar menggunakan wadah jeriken, yang kemudian diduga diangkut keluar wilayah Dua Koto untuk diperjualbelikan kembali di luar sasaran subsidi. Berkembang pula anggapan di tengah warga bahwa terdapat kalangan‑kalangan tertentu yang karena kedekatan hubungan dengan pengelola, memperoleh akses istimewa dan kuota lebih besar dibandingkan warga biasa yang datang mengantre.
Namun harus ditegaskan dengan sangat jelas dan berulang kali: hingga berita ini diterbitkan, seluruh anggapan dan dugaan di atas masih sepenuhnya berada pada ranah pembicaraan dan perkiraan warga saja. Belum ada satu pun bukti otentik, belum ada hasil pemeriksaan resmi dari instansi yang berwenang, dan belum ada putusan pengadilan apa pun yang dapat menyatakan hal‑hal itu sebagai fakta yang terbukti secara hukum. Dugaan‑dugaan itu tumbuh subur semata‑mata karena ketiadaan informasi yang jelas, terbuka, dan terukur dari pihak pengelola maupun lembaga pengawas.
Pengawas SPBU Silang Empat sendiri telah secara resmi dan tegas membantah keras seluruh dugaan tersebut. Pihaknya menegaskan, sejak awal seluruh penyaluran Pertalite dilakukan persis sesuai mekanisme, batasan volume, dan ketentuan yang ditetapkan regulator, tidak ada pengecualian bagi siapa pun, dan tidak ada penyaluran yang diarahkan ke luar peruntukan maupun ke luar wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Posisi bantahan ini dicatat secara utuh dan menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberitaan ini.
Akan tetapi, bagi sebagian besar warga dan berbagai kalangan pengamat, bantahan verbal semata ternyata tidak pernah cukup untuk menghapus keraguan. Sebab hingga kini, penyangkalan itu tidak pernah disertai penyajian data yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik: berapa besaran kuota harian yang diterima, berapa volume yang disalurkan tiap jam, berapa persen untuk kendaraan pribadi dan berapa untuk keperluan lain dalam wadah bukan kendaraan, bagaimana pola kedatangan truk pengirim, serta apa saja indikator yang dipakai untuk menyatakan bahwa penyaluran itu “sudah benar”. Tanpa angka‑angka itu, pernyataan “semua berjalan normal” terasa mengambang dan sulit dicocokkan dengan pengalaman nyata yang berulang kali dirasakan ribuan orang.Tim/Red
