KONAWE-TintaMerah.My.Id – Kelangkaan tabung gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang melanda Kecamatan Onembute, Kabupaten Konawe, kini bukan sekadar masalah ketersediaan barang, melainkan telah menjadi teka-teki besar yang membebani hidup masyarakat. Dalam beberapa pekan terakhir, warga di sejumlah desa terpaksa harus "berjibaku" mencari kebutuhan pokok yang seharusnya mudah didapatkan.
Ironisnya, di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi rakyat, realita di lapangan justru memperlihatkan kesulitan yang pelik. Warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain, namun seringkali pulang dengan tangan kosong. Kalaupun tersedia, harga yang ditawarkan kerap melambung jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
"Kami mencari ke beberapa tempat tetap kosong. Kalau ada, harganya sudah jauh lebih mahal. Padahal gas ini kebutuhan sehari-hari," keluh salah seorang warga Onembute.
Situasi ini memunculkan berbagai tanda tanya besar di tengah publik. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi yang memuaskan mengenai penyebab utama kelangkaan tersebut.
Apakah terjadi pengurangan kuota? Apakah ada gangguan distribusi? Atau justru ada penyimpangan alur sehingga gas yang seharusnya masuk ke Onembute "menguap" atau dialirkan ke tempat lain?
Di tengah minimnya informasi, spekulasi pun berkembang liar. Warga mulai menduga adanya ketidakseimbangan serius antara pasokan dan permintaan, atau bahkan dugaan kuat bahwa LPG bersubsidi tidak sampai ke tangan yang berhak karena disalahgunakan atau disalurkan ke jalur non-target.
Padahal, hingga kini belum ada keterangan resmi yang menyatakan adanya pengurangan alokasi kuota untuk wilayah tersebut. Jika kuota sebenarnya ada dan sesuai, maka pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: Ke mana sebenarnya gas-gas itu mengalir?
Persoalan ini tidak bisa dipandang sebelah mata. LPG 3 kg bukan sekadar bahan bakar, melainkan nyawa bagi kehidupan rumah tangga dan roda ekonomi mikro.
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kelangkaan ini menambah beban pengeluaran yang sudah seret. Bagi pelaku usaha kecil—mulai dari pedagang makanan, penjual gorengan, warung kopi, hingga usaha rumahan—kondisi ini mengancam kelangsungan bisnis mereka.
- Saat gas sulit didapat, biaya produksi melonjak.
- Saat biaya naik, harga jual terpaksa ikut naik.
- Pada akhirnya, masyarakat konsumenlah yang kembali menanggung derita.
Ini adalah efek domino yang merugikan rakyat kecil. Ketika akses terhadap barang subsidi menjadi sulit dan mahal, maka yang hilang bukan hanya tabung gas, tetapi juga rasa keadilan sosial.
Para pengamat dan masyarakat menilai, kelangkaan yang terjadi berulang kali ini seharusnya menjadi alarm bahaya bagi pemerintah daerah dan instansi terkait.
Persoalan ini menuntut evaluasi menyeluruh terhadap tata niaga dan rantai distribusi, mulai dari tingkat agen, distributor, hingga pangkalan pengecer.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian:
✅ Berapa kuota sebenarnya yang masuk ke Onembute?
✅ Berapa yang sudah terdistribusi?
✅ Siapa saja yang menerima pasokan tersebut?
Tanpa transparansi data dan pengawasan yang tegas, dugaan penyimpangan atau praktik "mark up" akan sulit dibantah. Padahal, LPG bersubsidi adalah hak rakyat yang dibiayai oleh uang negara. Setiap tabung yang hilang atau disalahgunakan adalah kerugian bagi negara dan pengingkaran terhadap kesejahteraan rakyat.
Masyarakat Onembute kini tidak hanya menunggu pasokan gas datang kembali. Yang lebih mereka butuhkan adalah kepastian hukum dan kejelasan.
Mereka ingin tahu penyebab misteri ini dan ingin melihat langkah nyata pembenahan sistem agar tidak terulang di masa depan.
Di tengah beban ekonomi yang kian berat, rakyat tidak punya waktu untuk menunggu lamanya birokrasi. Jika dibiarkan, persoalan ini bisa berubah dari sekadar kelangkaan barang menjadi krisis kepercayaan publik terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.
"Setiap tabung gas yang hilang dari pasaran sesungguhnya bukan hanya persoalan distribusi, melainkan juga persoalan kesejahteraan rakyat," demikian suara hati yang kini bergema di tengah masyarakat.
@Red
