SOPPENG-TintaMerah.My.Id – Sebuah ironi besar kembali menjadi sorotan tajam di Kabupaten Soppeng. Di tengah gencarnya narasi yang menyebutkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai angka fantastis, realitas yang dihadapi oleh petani dan pelaku usaha kecil justru memperlihatkan gambaran yang sangat kontras dan memprihatinkan.
Fluktuasi harga hasil panen yang tak menentu, sulitnya akses terhadap pupuk bersubsidi, hingga lesunya aktivitas di pasar rakyat, menjadi bukti nyata bahwa denyut nadi ekonomi masyarakat bawah belum sepenuhnya pulih.
Bagi para petani, angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi di atas kertas belum tentu bermakna apa-apa jika tidak terjemahkan dalam bentuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Yang mereka rasakan saat ini bukan kemakmuran, melainkan ketidakpastian yang terus menghantui dari musim ke musim.
Kehidupan petani Soppeng saat ini bagaikan berada di antara dua batu karang yang menjepit.
Saat musim tanam tiba, mereka harus "berjibaku" mencari pupuk bersubsidi yang seringkali langka dan harganya melambung di luar kewajaran. Namun ironisnya, ketika masa panen tiba dan hasil bumi melimpah, mereka justru dihadapkan pada kenyataan pahit: harga jual komoditas justru mengalami penurunan drastis.
"Kami ini seperti dimainkan keadaan. Saat butuh pupuk, stok kosong dan harga mahal. Saat panen berhasil, harga hasil tani justru jatuh bebas. Untungnya makin tipis, bahkan seringkali cuma cukup buat balik modal," keluh salah seorang petani yang ditemui di lokasi.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas tata kelola sektor pertanian, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Mengapa di tengah klaim kemajuan ekonomi, persoalan mendasar seperti stabilitas harga dan ketersediaan sarana produksi masih belum menemukan titik terang.
Para pelaku usaha di sektor pertanian menilai, ketidakpastian harga merupakan musuh terbesar bagi keberlangsungan usaha mereka. Harga komoditas pertanian sering berubah-ubah dalam waktu singkat tanpa adanya kepastian yang bisa dijadikan dasar perencanaan.
Sementara itu, sisi pengeluaran justru bergerak satu arah: naik terus. Mulai dari harga pupuk, pestisida, biaya olah lahan, hingga ongkos angkut, semuanya menunjukkan tren peningkatan.
Akibatnya, posisi tawar petani menjadi sangat lemah. Mereka menanggung risiko terbesar dari proses produksi, namun ketika harga pasar turun, merekalah yang paling pertama menderita kerugian.
Banyak petani yang mengaku, hasil panen yang mereka peroleh saat ini seringkali hanya cukup untuk menutupi biaya produksi, tanpa menyisakan keuntungan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
Tidak hanya di sawah, gejala perlambatan juga sangat terasa di pasar-pasar tradisional. Sejumlah pedagang mengaku bahwa aktivitas transaksi belum kembali semarak beberapa tahun silam.
Daya beli masyarakat dinilai masih sangat berfluktuasi dan cenderung lemah. Uang yang beredar di masyarakat terasa belum cukup kuat untuk memutar roda ekonomi secara optimal.
Fenomena ini semakin memperkuat keraguan publik terhadap klaim pertumbuhan ekonomi 9,5 persen.
Jika ekonomi benar tumbuh setinggi itu, seharusnya pasar ini ramai, orang belanja banyak, dan transaksi lancar. Tapi kenyataannya, pembeli masih pelit dan sepi. Ini yang membuat kami bingung dan bertanya-tanya," ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Masyarakat berpendapat, pertumbuhan ekonomi yang sehat harus memiliki indikator yang bisa diraba dan dirasakan. Bukan sekadar angka indah yang tertulis dalam laporan, melainkan terlihat dari ramainya pasar, membaiknya pendapatan, dan kuatnya kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan tajam dalam persoalan ini adalah lemahnya pengawasan terhadap rantai distribusi dan tata niaga pertanian.
Banyak pihak mempertanyakan efektivitas mekanisme yang berjalan selama ini. Apakah pengawasan sudah cukup ketat untuk melindungi petani dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan?
Masyarakat menilai, pemerintah memiliki peran strategis untuk memastikan beberapa hal mendasar:
✅ Distribusi pupuk subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak bocor.
✅ Ada upaya nyata menstabilkan harga komoditas agar tidak merugikan petani.
✅ Rantai perdagangan diperbaiki agar tidak ada pihak yang menekan harga di tingkat petani.
Hingga saat ini, kesan yang muncul justru petani berada di posisi paling rentan. Mereka bekerja keras menanggung risiko alam dan biaya, namun perlindungan negara terhadap harga jual hasil panen dirasa masih sangat minim.
Para pengamat ekonomi menegaskan, angka pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro yang harus dibaca secara utuh dan bijaksana.
Secara teori, pertumbuhan tinggi bisa terjadi karena kenaikan di sektor tertentu, namun belum tentu menetes ke bawah atau dinikmati oleh rakyat kecil. Jika tidak diimbangi dengan perbaikan pendapatan riil, maka yang terjadi hanyalah pertumbuhan tanpa keadilan.
Ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya berhenti pada grafik yang naik. Yang terpenting adalah bagaimana kondisi nyata di lapangan. Apakah petani sejahtera? Apakah pedagang untung? Itu barometer yang sesungguhnya," tegas pengamat tersebut.
Di tengah segala keraguan ini, tuntutan masyarakat sangat jelas: Keterbukaan Data.
Publik menuntut Pemerintah Daerah menjelaskan secara rinci dasar perhitungan angka 9,5 persen tersebut. Sektor mana yang menjadi penyumbang terbesar? Bagaimana data pendukungnya?
Masyarakat tidak ingin angka-angka tersebut hanya menjadi narasi politik atau pencitraan semata. Mereka ingin melihat bukti nyata berupa kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Bagi petani Soppeng, definisi keberhasilan itu sangat sederhana namun berat untuk diwujudkan:
Pupuk tersedia mudah didapatkan.
Harga panen stabil dan menguntungkan.
Pasar ramai dan ekonomi bergairah.
Jika kondisi ideal itu belum terwujud, maka berbagai klaim keberhasilan akan terus menuai pertanyaan dan kritik.
Hingga kini, satu pertanyaan besar masih bergema di hati masyarakat Soppeng yang menunggu jawaban:
Jika ekonomi benar tumbuh hampir dua digit, mengapa nasib petani masih sulit, harga masih fluktuatif, dan pasar belum hidup? Jawablah dengan data, bukan sekadar janji!"
@Red
