Klaim pertumbuhan ekonomi ini dinilai perlu dibuktikan dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasalnya, di satu sisi pemerintah menyebut adanya kemajuan, namun di sisi lain realitas di lapangan masih menunjukkan berbagai keluhan, terutama dari kalangan petani, pedagang kecil, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Para pengamat menegaskan, pertumbuhan ekonomi secara makro tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Seringkali angka PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) naik, namun beban hidup masyarakat justru semakin berat akibat harga kebutuhan pokok yang tinggi dan daya beli yang melemah.
"Jika memang terjadi peningkatan ekonomi, tentu itu patut diapresiasi. Namun pemerintah juga harus menjelaskan indikatornya. Jangan sampai masyarakat mendengar angka-angka pertumbuhan, sementara di lapangan masih banyak keluhan mengenai daya beli yang menurun, harga kebutuhan pokok yang tinggi, hingga persoalan pupuk subsidi yang belum tuntas," ujar seorang pemerhati kebijakan publik di Soppeng yang enggan disebutkan namanya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan ekonomi daerah tidak bisa hanya diukur dari grafik yang naik di atas kertas. Lebih dari itu, yang terpenting adalah:
Apakah pendapatan masyarakat meningkat?
Apakah lapangan kerja tersedia lebih luas?
Apakah sektor riil seperti pertanian dan UMKM benar-benar menggeliat?
Aktivis menilai, pemerintah wajib menjelaskan secara detail sumber data, metode penghitungan, serta sektor mana saja yang menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar.
Penting untuk diketahui publik, apakah pertumbuhan tersebut didorong oleh sektor usaha rakyat atau hanya karena proyek infrastruktur jangka pendek yang manfaatnya belum tentu langsung dinikmati oleh masyarakat luas.
"Pertumbuhan ekonomi adalah indikator makro. Yang juga penting adalah apakah masyarakat merasakan manfaatnya. Itu yang perlu dijelaskan secara proporsional kepada publik," tambahnya.
Tanpa keterbukaan ini, dikhawatirkan masyarakat akan mempertanyakan validitas informasi dan menganggapnya hanya sebagai upaya pencitraan semata.
Masyarakat berharap pembahasan mengenai ekonomi daerah tidak berhenti pada sekadar pengumuman angka. Diskusi harus menyentuh solusi nyata atas masalah yang dihadapi warga sehari-hari.
Pemerintah daerah dinilai memiliki kesempatan emas untuk menjawab keraguan tersebut dengan menghadirkan data resmi dari lembaga berwenang seperti BPS, serta menjelaskan strategi konkret agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.
CATATAN REDAKSI:
Istilah "narasi menyesatkan" merupakan pandangan yang berkembang di sebagian kalangan masyarakat dan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Untuk menjaga akurasi dan keberimbangan, klaim mengenai peningkatan ekonomi daerah perlu diverifikasi melalui data resmi dari lembaga yang berwenang serta penjelasan lengkap dari pemerintah daerah.
(Redaksi)
