KONAWE Tintamerah.My.id — Dugaan masuknya BBM bersubsidi dari luar daerah melalui jalur darat menuju Sulawesi Tenggara menjadi sorotan aktivis hukum. Informasi mengenai kendaraan yang diduga membawa muatan BBM dan melintas di Kabupaten Konawe pada 22 Agustus 2026 itu dinilai perlu segera diverifikasi aparat untuk memastikan asal, legalitas, serta tujuan distribusinya.
Aktivis hukum meminta Kapolda Sulawesi Tenggara tidak mengabaikan informasi tersebut. Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya penyimpangan distribusi atau pelanggaran hukum, aparat diminta mengusutnya secara menyeluruh, termasuk menelusuri pihak yang berada di balik rantai pasok.
“Kalau benar ada BBM subsidi yang masuk ke Sultra melalui jalur darat dengan cara yang tidak sesuai ketentuan, jangan hanya pengemudi atau kendaraannya yang diperiksa. Harus ditelusuri dari mana BBM itu berasal, siapa yang menguasai, siapa yang mengirim, dan siapa yang menerima,” ujar aktivis hukum tersebut.
Menurut dia, istilah mafia BBM tidak boleh dilekatkan kepada pihak tertentu tanpa bukti. Namun, dugaan adanya pola distribusi yang menyimpang harus menjadi alasan bagi aparat untuk melakukan pemeriksaan secara serius.
Jangan Berhenti pada Kendaraan
Aktivis tersebut menilai pemeriksaan kendaraan hanya merupakan langkah awal. Jika ditemukan muatan BBM yang mencurigakan, penyelidikan perlu dikembangkan dengan memeriksa dokumen pengangkutan, asal BBM, jenis dan volume muatan, serta tujuan pengiriman.
Polisi juga diminta menelusuri rute kendaraan dari titik keberangkatan hingga lokasi tujuan. Apabila ditemukan pola perjalanan yang berulang, transaksi yang tidak wajar, atau keterkaitan dengan pihak tertentu, informasi tersebut dapat menjadi bahan untuk pendalaman lebih lanjut.
“Kalau hanya kendaraan yang diperiksa kemudian selesai, pertanyaan terbesar justru belum terjawab. Siapa sumber BBM dan siapa penerimanya harus jelas,” katanya.
Menurut dia, penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi harus menyentuh rantai distribusi, bukan semata-mata pelaku yang berada di lapangan.
Legalitas Harus Dibuktikan
Meski demikian, aktivis hukum mengingatkan agar informasi tersebut tidak langsung dianggap sebagai fakta bahwa telah terjadi tindak pidana.
Status BBM sebagai ilegal atau tidak harus ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan, dokumen, dan alat bukti yang sah.
“Kalau dokumennya lengkap dan pengangkutannya sesuai ketentuan, tentu tidak boleh disebut ilegal. Tetapi kalau ada dokumen yang tidak sesuai atau ditemukan pelanggaran, aparat harus mengambil tindakan berdasarkan hukum,” ujarnya.
Keterangan tersebut dinilai penting agar pemberitaan maupun informasi publik tidak berubah menjadi tuduhan terhadap individu atau perusahaan tertentu sebelum ada kepastian dari aparat berwenang.
BBM Subsidi Menyangkut Kepentingan Publik
Perhatian khusus diminta apabila muatan yang diduga dibawa merupakan BBM bersubsidi. Sebab, BBM subsidi diperuntukkan bagi kelompok masyarakat dan sektor yang telah ditentukan pemerintah.
Jika distribusinya diselewengkan untuk kepentingan yang tidak sesuai peruntukan, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang dirugikan.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi, sementara ada dugaan distribusi dalam jumlah tertentu melalui jalur yang tidak semestinya. Ini yang harus dipastikan aparat,” katanya.
Karena itu, polisi bersama instansi terkait diminta memeriksa apakah BBM tersebut berasal dari jalur resmi dan apakah penggunaannya sesuai dengan peruntukan.
Kapolda Diminta Turun Tangan
Aktivis hukum meminta Kapolda Sulawesi Tenggara memberikan perhatian langsung terhadap dugaan tersebut dan memerintahkan jajaran terkait melakukan verifikasi.
Sedikitnya terdapat sejumlah hal yang perlu dipastikan, mulai dari identitas kendaraan dan pengemudi, pemilik atau pengelola angkutan, asal BBM, jenis dan volume muatan, dokumen pengangkutan, hingga pihak yang menjadi tujuan pengiriman.
Jika pemeriksaan menemukan indikasi tindak pidana, penyelidikan diharapkan dikembangkan untuk mengungkap pihak yang mengendalikan maupun memperoleh keuntungan dari distribusi tersebut.
Sebaliknya, jika hasil pemeriksaan menyatakan seluruh proses pengangkutan legal, kepolisian diharapkan memberikan penjelasan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan tuduhan tanpa dasar.
Publik Menunggu Hasil Pemeriksaan
Dugaan peredaran BBM subsidi melalui jalur darat menjadi perhatian karena menyangkut distribusi energi dan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, penanganannya perlu dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti.Tim/Red.
