Bone-TintaMerah.my.id – Kondisi perekonomian masyarakat di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan tengah menghadapi tekanan nyata. Pelemahan daya beli berdampak langsung pada lesunya aktivitas di pasar rakyat, sementara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengaku semakin kesulitan mempertahankan usaha di tengah lonjakan harga bahan baku.
Sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan drastis jumlah pembeli dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini membuat omzet harian ikut merosot, sementara di sisi lain biaya operasional dan harga kebutuhan pokok terus merangkak naik.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, menilai kondisi ini bukan sekadar fluktuasi biasa, melainkan indikator serius dari memburuknya ekonomi masyarakat.
"Ketika pasar rakyat mulai sepi, pedagang kecil kehilangan pelanggan, dan usaha mikro semakin sulit bernapas, maka ini menjadi sinyal kuat bahwa kondisi ekonomi perlu mendapat perhatian serius. Pedagang kecil adalah kelompok yang paling cepat merasakan dampak ketika daya beli masyarakat menurun," ujar Iwan Hammer.
Menurutnya, sektor yang paling rentan terkena imbas ini adalah pelaku usaha mikro, seperti penjual gorengan, minuman, dan makanan ringan. Kenaikan harga minyak goreng, tepung, gas elpiji, gula, hingga bahan baku lainnya telah menyedot margin keuntungan yang sempit.
"Di satu sisi biaya produksi melonjak, di sisi lain kemampuan masyarakat untuk berbelanja justru menurun. Akibatnya, pedagang menghadapi tekanan ganda yang sangat berat," jelasnya.
DPW APKLI-P Sulawesi Selatan berharap pemerintah pusat maupun daerah tidak tinggal diam. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperluas akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi UMKM, serta memperkuat program pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Kami mendorong adanya kebijakan yang benar-benar berpihak kepada pedagang kecil dan pelaku UMKM. Hanya dengan begitu, pasar rakyat bisa kembali bergairah dan roda perekonomian masyarakat dapat bergerak lebih sehat," tegasnya.
Hingga berita ini dimuat, belum terdapat tanggapan resmi maupun langkah konkret yang disampaikan oleh pemerintah daerah maupun instansi terkait terkait temuan dan penilaian tersebut.
