SOPPENG-TintaMerah.My.id — Proyek pembangunan Jembatan Kessing yang terletak di Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, kini menjadi sorotan tajam publik setelah muncul temuan kondisi fisik yang dinilai memerlukan perhatian serius dan evaluasi mendalam. Proyek bernilai fantastis mencapai Rp 4.307.814.470 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 itu kini dipertanyakan kualitas pelaksanaannya menyusul adanya indikasi retakan pada sejumlah bagian beton serta kondisi struktur penahan jembatan (abutmen) yang dinilai belum maksimal.
Proyek strategis ini dikerjakan oleh pelaksana CV Fayutama Jaya Karya dengan tim pengawas yang ditunjuk adalah PT Intra Persada Konsultan. Dengan nilai kontrak yang mencapai lebih dari Rp 4,3 miliar, masyarakat tentu memiliki harapan besar agar hasil pekerjaan dapat memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan daya tahan konstruksi yang kuat dalam jangka panjang.
Temuan Fisik: Retakan dan Permukaan Beton yang Berdebu
Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, terlihat sejumlah bagian struktur beton mengalami retakan yang cukup mencolok. Selain itu, pada beberapa titik permukaan hasil pengecoran juga tampak berdebu dan kurang padat. Kondisi visual inilah yang kemudian memunculkan berbagai pertanyaan kritis mengenai mutu bahan baku dan kualitas pekerjaan yang digunakan dalam konstruksi vital tersebut.
Dalam dokumen kontrak pekerjaan disebutkan secara jelas bahwa struktur utama jembatan ini dirancang menggunakan beton mutu K-350 atau setara dengan kekuatan f'c 30 MPa, dengan nilai pekerjaan untuk item ini saja mencapai sekitar Rp 1,2 miliar.
Secara teknis dan standar teknik, mutu beton kelas K-350 tersebut dirancang khusus untuk memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, kokoh, dan mampu menahan beban operasional kendaraan serta pengaruh cuaca ekstrem dalam jangka waktu yang sangat lama.
Pemerhati: Perlu Bukti Uji Teknis dan Laboratorium
Seorang pemerhati pembangunan di daerah tersebut yang enggan disebutkan namanya menilai bahwa kondisi fisik yang terlihat saat ini perlu segera dievaluasi melalui serangkaian pemeriksaan teknis yang menyeluruh.
"Kalau memang mutu beton yang digunakan di lapangan benar-benar sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertulis dalam kontrak, tentu hal itu dapat dibuktikan secara ilmiah melalui hasil uji laboratorium atau pengujian kekuatan di lapangan. Karena ini menggunakan uang rakyat yang nilainya tidak sedikit, maka transparansi data teknis menjadi sangat penting untuk menjawab keraguan masyarakat," ujarnya.
Selain persoalan kualitas campuran beton, perhatian publik juga tertuju pada pekerjaan abutmen atau kaki penahan jembatan. Beberapa pihak menilai bahwa pasangan batu dan struktur penahan pada bagian tersebut perlu diperiksa lebih teliti lagi untuk memastikan kesesuaiannya dengan gambar kerja dan spesifikasi teknis yang telah disepakati.
Lembaga HAM Indonesia Minta Pemeriksaan Independen
Ketua Bidang Investigasi dan Monitoring Lembaga HAM Indonesia (LHI) Cabang Soppeng, Afis, meminta seluruh pihak terkait memberikan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Kami berharap segera dilakukan pemeriksaan teknis oleh pihak independen agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dan keamanan. Jika hasilnya menunjukkan bahwa pekerjaan sudah 100 persen sesuai spesifikasi, tentu itu harus dijelaskan secara terbuka. Namun sebaliknya, jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka wajib dilakukan perbaikan total sesuai ketentuan yang berlaku," katanya, Senin (15/6/2026).
Menurut Afis, pengawasan terhadap proyek yang dibiayai oleh APBD harus dilakukan secara maksimal dan tidak boleh setengah hati, karena menyangkut hak hidup masyarakat dan keselamatan pengguna jalan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum serta instansi teknis terkait untuk segera turun tangan melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi pekerjaan tersebut guna menghindari semakin berkembangnya spekulasi negatif di tengah masyarakat.
Hak Jawab Masih Terbuka, Transparansi Menjadi Kunci
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana CV Fayutama Jaya Karya, konsultan pengawas PT Intra Persada Konsultan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng, maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani proyek tersebut, belum memberikan tanggapan atau keterangan resmi terkait temuan dan pertanyaan yang berkembang.
Ruang untuk hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka lebar guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi dan standar jurnalistik yang objektif.
Berdasarkan dokumen proyek yang ada, pembayaran pekerjaan dilakukan berdasarkan item konstruksi yang mencakup pekerjaan galian, lapisan agregat kurus, hingga beton struktural dengan berbagai mutu yakni f'c 30 MPa, f'c 20 MPa, dan f'c 15 MPa.
Sorotan terhadap proyek Jembatan Kessing ini pada akhirnya bukan semata-mata soal adanya retakan atau kondisi fisik yang terlihat saat ini. Lebih dari itu, persoalan ini menyoroti pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran publik mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang.
Karena itulah, pemeriksaan teknis yang transparan, objektif, dan dapat diverifikasi menjadi langkah mutlak yang harus dilakukan untuk menjawab berbagai tanda tanya besar yang kini berkembang di tengah publik.
@Red
