Bone,TintaMerah.my.id – Di tengah gencarnya upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional, realitas di lapangan justru menunjukkan sisi lain yang memprihatinkan. Lonjakan harga pestisida dan sarana produksi pertanian lainnya menjadi beban berat yang terus menekan para petani, sementara harga jual hasil panen belum tentu mengalami peningkatan yang sebanding.
Kondisi ini menciptakan ketimpangan yang semakin memperkecil ruang gerak dan margin keuntungan bagi petani kecil, yang sejatinya merupakan tulang punggung penyedia pangan bagi bangsa.
Menanggapi situasi yang semakin memprihatinkan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (DPW APKLI-P) Sulawesi Selatan, Iwan Hammer, angkat bicara. Ia menilai persoalan mahalnya biaya produksi bukan sekadar masalah teknis ekonomi, melainkan persoalan keadilan sosial yang harus segera dijawab.
"Harga racun pertanian dan obat-obatan terus naik dari waktu ke waktu tanpa kepastian kapan akan turun. Sementara itu, harga gabah maupun komoditas lainnya sering kali stagnan atau naik tidak signifikan. Pertanyaannya sederhana namun mendasar: di mana keadilan bagi petani kecil?" ujar Iwan Hammer kepada awak media.
Menurutnya, posisi petani saat ini berada dalam situasi yang sangat dilematis dan terjepit. Di satu sisi, mereka harus mengeluarkan modal yang jauh lebih besar untuk membeli input produksi seperti pestisida, pupuk, benih, serta membayar upah tenaga kerja. Namun di sisi lain, pendapatan yang diperoleh dari hasil panen sering kali tidak mampu menutupi biaya yang telah dikeluarkan.
"Petani sekarang menghadapi tekanan yang berlapis-lapis. Harga sarana produksi meroket, biaya hidup meningkat, cuaca semakin tidak menentu, dan serangan hama semakin sulit diprediksi. Tapi ketika menjual hasil jerih payah mereka, harga sering kali tidak berpihak. Kalau dibiarkan terus menerus, siapa yang mau bertani di masa depan?" tanyanya.
Iwan Hammer menegaskan, keberhasilan program swasembada pangan tidak boleh hanya diukur dari angka statistik produksi yang tinggi. Lebih dari itu, keberhasilan sesungguhnya tercermin dari bagaimana kesejahteraan petani ikut terangkat dan terjamin.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi mendasar terhadap sistem tata niaga pestisida dan bahan kimia pertanian. Pengawasan yang ketat harus diterapkan mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari produsen, distributor, hingga ke tangan pengecer di tingkat desa.
"Jangan sampai rantai distribusi yang panjang atau praktik bisnis yang tidak sehat justru membebani petani. Negara harus hadir dengan kebijakan yang nyata untuk melindungi rakyatnya yang bekerja di sektor ini," tegasnya.
Selain soal harga, ketersediaan barang juga menjadi perhatian. Kelangkaan yang kerap terjadi sering kali menjadi pemicu utama kenaikan harga di pasar. Pemerintah dinilai harus memastikan pasokan tersedia secara merata di seluruh daerah dengan harga yang wajar.
Iwan juga menyoroti ketimpangan posisi tawar petani. Berbeda dengan pelaku usaha lain yang bisa menentukan harga jual, petani sering kali hanya menjadi penentu harga di pasar. Mereka membeli kebutuhan dengan harga pasar yang tinggi, namun saat menjual hasil panen, mereka sering kali harus menerima harga yang ditentukan oleh pihak lain.
"Ketimpangan struktural seperti ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ini menyangkut nasib jutaan keluarga petani di seluruh Indonesia," ujarnya.
Ke depan, Iwan Hammer berharap adanya ruang dialog yang melibatkan pemerintah, akademisi, organisasi petani, dan distributor untuk merumuskan solusi jangka panjang. Perhatian terhadap petani, menurutnya, tidak boleh hanya hadir saat musim panen atau dalam acara seremonial semata.
"Keberpihakan harus dibuktikan dengan kebijakan yang nyata. Stabilitas harga input, kemudahan akses, dan kepastian harga jual adalah tiga pilar yang menentukan keberlangsungan pertanian kita. Jangan biarkan petani terus menjerit. Sudah saatnya kebijakan benar-benar berpihak kepada mereka," tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum dapat diperoleh tanggapan resmi maupun penjelasan terkait dari instansi pemerintah terkait maupun pihak distributor mengenai penyebab kenaikan harga dan langkah antisipasi yang akan diambil. Redaksi tetap membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan klarifikasi untuk melengkapi informasi ini.
